Alasan PUPR Hentikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

CNN Indonesia | Sabtu, 29/02/2020 20:17 WIB
Alasan PUPR Hentikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tunnel Walini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara proyek ini. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi menjelaskan alasan penghentian sementara proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Melalui surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020, beberapa alasan tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan pengerjaan proyek.

"Pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800 tanpa izin, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan," tulis surat yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Komite Keselamatan Konstruksi, Danis H. Sumadilaga.


Surat itu menerangkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum memperhatikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik yang berlaku di Indonesia melalui peraturan perundangan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk. Salah satunya, kata Danis berkaitan dengan keterlambatan pembangunan saluran drainase yang sesuai dengan kapasitas.

Ia menuturkan bahwa pembangunan proyek tersebut telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan telah menyebabkan kemacetan pada ruas jalan tol.

"Membahayakan, banjir di jalan tol," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]
Hal lain yang menjadi perhatian dari Komite itu, yakni mengenai manajemen proyek yang membiarkan penumpukan material pada bahu jalan. Sikap itu diyakini dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan dan mempengaruhi kebersihan jalan.

Atas sejumlah persoalan itu Komite Keselamatan Konstruksi memutuskan menunda pengerjaan proyek tersebut selama dua minggu, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020.

Danies meminta agar pengelolaan konstruksi berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PR/M/2019 Tentang SMKK yang menjamin keselamatan konstruksi, pekerja, lingkungan, dan publik .

"Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas pengelolaan pelaksanaan konstruksi," ujar Danis. (mjo/wis)