ADB Bakal Kucurkan Pinjaman Rp38,47 Triliun ke RI pada 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) akan mengucurkan pinjaman ke Indonesia sebesar US$2,7 miliar atau setara Rp38,47 triliun (berdasarkan kurs Rp14.250 per dolar AS) pada tahun ini. Jumlah pinjaman ini meningkat dari sebelumnya sebesar US$1,7 miliar.

"Sekitar US$500 juta untuk inklusi keuangan dan US$500 juta untuk program daya saing. Sekitar US$1 miliar untuk dua program, pinjaman untuk sektor pemerintah dan swasta," ujar Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Selasa (3/3).

Sisanya, sambung dia, masih belum ditentukan secara spesifik. Kendati begitu, pinjaman ini akan diberikan ke sektor prioritas pembangunan Indonesia.

Mulai dari konektivitas infrastruktur, perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, transformasi sumber energi, hingga pembiayaan hijau. Ia berharap pinjaman ini bisa mempercepat pembangunan Indonesia ke depan.

Lihat juga: Biaya Penanganan Virus Corona, BPJS Alihkan ke RS Rujukan

"Saya harapkan ini dapat memberikan dampak positif. Saya percaya banyak cerita sukses kerja sama ADB-Indonesia yang semakin kuat," imbuhnya.

Lebih lanjut ia memaparkan berbagai hal yang sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3) pagi tadi. Salah satunya ialah strategi pembangunan guna mencapai peningkatan status menjadi negara maju pada 2045.

"ADB setuju semua prioritas ini menjadi poin kritikal yang harus dicapai untuk misi Indonesia menjadi negara maju pada 2045," tuturnya.

Lihat juga: Corona, Sri Mulyani Permudah Impor Bahan Baku 500 Perusahaan

Di sisi lain, ADB memuji berbagai kebijakan pembangunan Indonesia di era Jokowi. Mulai dari peningkatan iklim usaha, investasi, lapangan kerja dan lainnya.

"Kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan makroekonomi dan manajemen fiskal mampu mendorong pertumbuhan, terlepas dari dampak epidemi virus corona dan isu-isu terkait perdagangan global," imbuh Asakawa.

ADB turut memberi masukan kebijakan pembangunan kepada Indonesia, yaitu pemerintah harus menjalan program pembangunan prioritas agar bisa menjadi katalis pembiayaan sektor swasta, mendorong inovasi, dan teknologi baru, serta pembiayaan dari pemerintah daerah.

[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)