Corona Meluas, Jokowi Minta KSSK Jaga Likuiditas

CNN Indonesia | Jumat, 20/03/2020 13:26 WIB
Jokowi meminta KSSK menjaga likuiditas di dalam negeri supaya penyaluran kredit ke UMKM lancar walau virus corona menyebar. Jokowi perintahkan KSSK redam dampak virus corona ke sektor keuangan RI. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga likuiditas dalam negeri. Hal itu diperlukan agar penyaluran kredit ke berbagai sektor usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetap lancar ketika virus corona semakin menyebar di Indonesia.

KSSK yang dimaksud Jokowi adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi risiko se-komprehensif mungkin," ungkap Jokowi, Jumat (20/3).

Selain itu, khusus kepada BI, Jokowi meminta untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Maklum, rupiah kini sudah tembus hingga Rp16 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).


"Saya minta BI fokus terus jaga stabilitas rupiah," imbuh Jokowi.

Kemudian, BI juga diminta untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali. Pasalnya, harga sejumlah bahan pokok kini sedang naik-naiknya karena kekurangan stok di lapangan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan harga rata-rata bawang putih saat ini sebesar Rp42 ribu per kg. Menurut dia, harga tersebut sudah beranjak turun namun masih lebih tinggi dibandingkan bulan lalu.

Sementara itu, harga bawang bombai melonjak paling tinggi hingga melebihi 100 persen. Selain tiga komoditas tersebut, ia menilai harganya masih stabil.

Selanjutnya, Jokowi memberikan arahan kepada OJK untuk fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan untuk kelompok usaha yang terdampak virus corona. Ia mencontohkan salah satunya adalah sektor UMKM dan informal.

[Gambas:Video CNN]
"Sehingga aktivitas produksi bisa berjalan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)," terang Jokowi.

Ia minta agar OJK selalu mengevaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan sebagai stimulus ekonomi secara berkala. Hal ini agar OJK bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan di lapangan.

(aud/agt)