Jokowi mengatakan agar bisa membantu BPJS Kesehatan, pemerintah daerah perlu menggeser anggaran yang tidak prioritas. Kepala negara mengatakan dukungan APBD diperlukan karena pemerintah pusat juga sudah mengalihkan belanja tak prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan pasien virus corona.
Selain menyokong BPJS Kesehatan, ia juga menghimbau pemerintah daerah agar bisa menggunakan kas untuk menangani virus corona. "Kami (pemerintah) harus memastikan gubernur, bupati, wali kota melakukan realokasi anggaran bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19," ucap Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (24/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, bila realokasi APBD dilakukan, Jokowi ingin layanan kesehatan bagi pasien virus corona bisa dilakukan melalui kepastian alur penjaminan dan percepatan biaya pelayanan kesehatan bagi rumah sakit.
Wabah virus corona telah menyebar luas di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Selasa (24/3) pukul 12.00 WIB, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia sudah mencapai 579 kasus.
Dari jumlah itu, sebanyak 49 orang meninggal dunia dan 30 orang sembuh. Agar masyarakat bisa tertangani dengan baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera menyiapkan aturan rinci soal informasi, besaran biaya pelayanan yang dibutuhkan, hingga pendataan fasilitas kesehatan mana saja yang dapat dimanfaatkan pasien virus corona.
Tujuannya, agar semua kebutuhan pasien bisa dipenuhi oleh pemerintah.
[Gambas:Video CNN]
(uli/agt)