Iuran Batal Naik, BPJS Dapat 'Kado' Rp3 T dari Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan memberikan tambahan suntikan modal kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3 triliun. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Subsidi iuran Rp3 triliun untuk BPJS Kesehatan sebagai penyesuaian tarif peserta bukan penerima upah (PBPU) karena dicabutnya peraturan presiden," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (1/4).

Sri Mulyani menuturkan jumlah tambahan subsidi itu merupakan bagian dari insentif sektor kesehatan yang digelontorkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona di Indonesia. Tahun lalu, pemerintah telah menyuntikkan Rp13,5 triliun untuk membantu keuangan badan yang defisit.

Dengan tambahan subsidi, sambung Sri Mulyani, diharapkan BPJS Kesehatan bisa segera membayar utang jatuh tempo ke rumah sakit. Sebab, rumah sakit kini menjadi lembaga utama yang menangani pasien virus corona, sehingga dampaknya akan sangat negatif jika ada gangguan keuangan di rumah sakit.

Lihat juga: Sri Mulyani Tambal Anggaran Corona Rp405 T dari SAL

"Rumah sakit tidak seharusnya memiliki masalah keuangan karena ada tagihan BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan," ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, MA mengabulkan judicial review atas Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan pada awal Maret 2020.

Judicial review ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

Dengan keputusan MA, Staf Khusus Bidang Hukum Presiden Jokowi Dini Purwono mengatakan iuran BPJS Kesehatan lama berlaku kembali. Menurutnya, hal itu berlaku secara otomatis.

[Gambas:Video CNN]

"Mengingat putusan MA tersebut, secara hukum pada saat ini iuran yang lama menjadi berlaku kembali," jelas dia.

Artinya, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mandiri kelas III yang mulai 1 Januari 2020 naik menjadi Rp42 ribu turun kembali menjadi Rp25.500 per orang. Hal yang sama juga berlaku bagi peserta untuk perawatan kelas II yang turun menjadi Rp51 ribu dari sebelumnya Rp110 ribu dan kelas I sebesar Rp80 ribu dari Rp160 ribu.

Lihat juga: Pejabat KSSK 'Kebal' Hukum Terkait Anggaran Corona

(aud/sfr)