Corona, Jokowi Perintahkan Tito Karnavian Tegur 277 Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk  menegor 103 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk jaring pengaman sosial virus corona. Perintah ia keluarkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (14/4).

Perintah tersebut ia keluarkan setelah ia mencermati APBD di sejumlah daerah. Dari pencermatan tersebut, Jokowi mengatakan masih menemukan kepala daerah yang APBD-nya tidak berubah.

"Ada beberapa daerah yang APBD-nya bussines as usual, belum menganggarkan jaring pengaman sosial," katanya, Selasa (14/4). 

Jokowi mengatakan selain 103 tersebut ia juga menemukan ada 140 daerah yang belum menggelontorkan anggaran untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona. 

Lihat juga: Daftar Insentif Jokowi untuk Korban PHK karena Corona

"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk menangani covid-19," katanya.

Jokowi mengatakan sikap daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada pejabat yang belum memiliki respons bagus untuk mengatasi wabah virus corona. 

"Belum ada feeling dalam situasi tidak normal ini. Sekali lagi saya minta mendagri, menkeu buat pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang ada sehingga pempus dan pemda memiliki 1 visi mengatasi penyebaran covid-19," katanya.

Sebagai informasi, wabah virus corona telah menyebar luas di Indonesia. Sampai dengan Senin (13/4) virus sudah menginfeksi 4557 orang. Dari infeksi tersebut, 399 meninggal dunia dan 340 lainnya berhasil sembuh.

[Gambas:Video CNN]
Untuk mengatasi masalah tersebut, Jokowi sebenarnya beberapa waktu lalu sudah memerintahkan jajarannya termasuk pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran.

Aturan refocusing dan realokasi anggaran tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Refocusing dan realokasi anggaran diarahkan kepada tiga hal. Pertama, penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan.

Kedua, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup. Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial.

Lihat juga: Menteri Basuki Realokasi Anggaran PUPR Rp36 T Tangani Corona

Terkait alokasi anggaran penanganan kesehatan nilainya mencapai Rp23,34 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari alokasi belanja dalam bentuk kegiatan sebesar Rp9,25 triliun, hibah atau bantuan sosial (bansos) Rp3,40 triliun, dan belanja tidak terduga Rp10,70 triliun.

Kemendagri mencatat Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan paling tinggi yakni Rp2,88 triliun.

Lalu, terkait anggaran penanganan dampak ekonomi sebesar Rp7,98 triliun. Sumber dana juga berasal dari tiga pos yakni dana kegiatan, hibah atau bansos, dan belanja tidak terduga.

Lihat juga: Menimbang Penyaluran THR PNS Saat Corona Tekan APBN

Alokasi anggaran penanganan dampak ekonomi terdiri dari alokasi dalam bentuk kegiatan sebesar Rp2,60 triliun, hibah atau bansos sebesar Rp1,39 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp3,99 triliun. 

Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi paling tinggi sebesar Rp1,53 triliun. Sedangkan untuk penyediaan jaring pengaman sosial alokasi anggaran mencapai Rp23,55 triliun.

Alokasi tersebut terdiri dalam bentuk kegiatan sebesar Rp2,03 triliun, alokasi hibah atau bansos sebesar Rp14,37 triliun, dan alokasi belanja tidak terduga Rp7,14 triliun. Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran penyediaan jaring pengaman sosial paling tinggi sebesar Rp6,57 triliun.

Lihat juga: Corona, Total 1,6 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

(ulf/psp)