Pemerintah Jelaskan Pelibatan Startup dalam Kartu Prakerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menjelaskan alasan pelibatan sejumlah startup dalam pelaksanaan program kartu prakerja yang saat ini tengah mereka laksanakan. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan 8 startup yang terlibat tersebut tidak ditunjuk oleh pemerintah.

Pada tahap awal rencana pelaksanaan, pemerintah membuka kesempatan kepada sejumlah pihak yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut. Dan ternyata, hanya 8 startup saja yang siap bekerja sama dengan pemerintah.

"Jadi perlu saya klarifikasi, ada 8 platform mitra dari prakerja. Dan semua pilihan ada di tangan peserta, jadi tidak ada penunjukan, pengarahan atau harus mengakses bantuan pelatihan di salah satu platform," katanya dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Kamis (16/4).

Pemerintah katanya, masih membuka ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan keahlian dan ketrampilan kerja kepada program tersebut. Termasuk, penyedia pelatihan ketrampilan offline yang dilakukan secara tatap muka.

Lihat juga: Melihat Bisnis Startup Untung dan Buntung di Tengah Corona

Langkah tersebut akan dilakukan jika penyebaran wabah virus corona sudah bisa dihentikan. "Pemerintah mengambil keputusan memberikan latihan atau pelayanannya online dulu, kami terus evaluasi apabila telah lebih aman untuk adanya pelatihan secara tatap muka, maka kursus offline akan disediakan dan kami sudah siapkan ribuan kursus, pelatihan secara tatap muka di seluruh Indonesia yang dapat diakses masyarakat dengan mudah," katanya.

Kritik soal pelibatan platform digital sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay. Ia menyoroti lembaga pelatihan yang digandeng pemerintah dalam program kartu prakerja.

Ia meminta pemerintah menerangkan alasan-alasan pemilihan sebuah lembaga untuk dilibatkan dalam menyediakan pelatihan di program kartu prakerja. Menurutnya, keterangan dari pemerintah itu dibutuhkan agar program kartu prakerja dapat berjalan sukses.

"Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan Ruangguru," ujar Saleh.

[Gambas:Video CNN]
Maklum, salah satu pendiri perusahaan itu adalah Adamas Belva Syah Devara merupakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Kritik juga disampaikan oleh politikus Partai Demokrat  Rachland Nashidik.

Ia menilai pemerintah tidak transparan dalam menentukan 8 startup yang jadi mitra program kartu prakerja. Pasalnya, pelibatan dilakukan tanpa ada lelang atau sayembara yang jelas.

"Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya," kata Rachland

Lihat juga: Corona, Kartu Prakerja Jokowi dan Gelembung Untung Start Up

(ndn/agt)