Jadi Polemik, PMO Prakerja Klaim Sudah Diskusi dengan KPPU

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mengaku telah berdiskusi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait skema pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebelum diluncurkan pada pertengahan April 2020 ini.

Hal ini merespons pernyataan KPPU yang ingin mengecek pelibatan delapan mitra platform digital yang diajak kerja sama pemerintah dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan diskusi berjalan positif. Hal ini karena Program Kartu Prakerja diklaim tetap mengedepankan persaingan yang sehat sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Caranya dengan memberikan kuasa penuh pada konsumen untuk memilih jenis pelatihan, serta tidak membatasi jumlah penyedia pelatihan maupun platform digital," ujar Panji dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (24/4).

Lihat juga: Jasa Marga Tutup Tol Layang Japek II Patuhi Larangan Mudik

Ia menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan langsung kepada masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah tak memberikan bantuan sepeserpun melalui perusahaan yang menjadi mitra dalam program tersebut.

Sejauh ini, kata Panji, PMO belum mendapatkan undangan resmi dari KPPU untuk membahas lebih lanjut mengenai penunjukan delapan mitra platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah terkait Program Kartu Prakerja.

"Kami siap untuk menjelaskan kembali tentang Program Kartu Prakerja secara komprehensif dan transparan," jelas Panji.

Sebelumnya, Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya akan memastikan apakah proses pemilihan delapan mitra digital dilakukan secara terbuka atau tertutup. KPPU juga akan melihat apakah skema yang dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak.

"Jadi kami melihat di sini ada suatu kepentingan bagi kami untuk menugaskan bagian advokasi untuk mengecek program Kartu Prakerja," ucap Guntur.

Lihat juga: Bank Banten Sebut Dana Nasabah Dijamin LPS

Selain itu, Guntur menuturkan KPPU juga akan memeriksa hubungan platform digital dengan lembaga pelatihan hingga peserta pelatihan. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kepentingan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp20 triliun untuk melaksanakan program Kartu Prakerja. Untuk melaksanakan program itu, pemerintah bekerja sama dengan delapan platform digital guna melatih peserta yang terpilih.

Delapan platform itu adalah Bukalapak, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Pijar Mahir, Pintaria, Sekolahmu, dan prakerja.kemnaker.go.id. Sementara, perusahaan yang bekerja sama menjadi mitra pembayaran selain Ovo, antara lain BNI, Gopay, dan LinkAja.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)