Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menyebutkan 23 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (
UMKM) belum mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, bank maupun nonbank. Alasannya, mereka dianggap tidak layak kredit (
unbankable).
Sebagai solusi, Jokowi memerintahkan jajarannya membuat program perluasan pembiayaan modal kerja bagi 23 juta pelaku UMKM tersebut. Apabila masuk dalam kategori layak kredit, maka mereka berhak mendapat pembiayaan dari perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Lalu, untuk yang
unbankable akan disalurkan dari program pembiayaan ultra mikro (UMi) dan program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) atau program lainnya," ujarnya, Rabu (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UMi merupakan pembiayaan ultra mikro, program tahap lanjutan dari program bantuan sosial (bansos) menjadi kemandirian usaha. Program ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR.
Sementara, Mekaar adalah program membina ekonomi keluarga sejahtera dari BUMN PT PNM (Persero). Program ini merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan sejahtera pelaku usaha ultra mikro.
Sementara, sambung Jokowi, selama ini baru 41 juta pelaku UMKM yang telah mendapat akses pembiayaan.
Karenanya, untuk memperluas akses bagi pelaku UMKM, Jokowi juga berencana merilis skema dana darurat bagi UMKM.
"Ini modal bantuan kerja darurat harus betul-betul dirancang betul agar UMKM merasakan bantuan modal darurat," terang Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga akan memperluas kebijakan penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada penerima KUR, UMi, dan program Mekaar. Berdasarkan data yang ia miliki, ada 6,4 juta nasabah dari program tersebut.
"Lalu di PT Pegadaian (Persero) juga ada 10,6 juta debitur. Saya minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah (pemda)," pungkas Jokowi.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)