Syarat UMKM Dapatkan Kelonggaran Kredit dari Sri Mulyani

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan syarat bagi UMKM yang ingin mendapatkan pelonggaran pembayaran kredit di tengah wabah virus corona. Syarat pertama, mereka harus memiliki rekam jejak pembayaran kredit yang lancar.

Kedua, memiliki NPWP dan tepat waktu membayar pajak. Ketiga, tidak masuk ke dalam daftar hitam OJK. Selain bagi pelaku UMKM, ia juga memberlakukan syarat bagi bank yang mau melakukan pelonggaran kredit kepada nasabah mereka. 

Salah satunya, bank harus mengajukan proposal sebagai syarat yang harus dipenuhi agar bisa melakukan restrukturisasi kredit ke debitur. "Syarat, seperti yang sudah disampaikan oleh Menko (Airlangga), pemerintah akan minta bank untuk membuat proposal," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (29/4).

Namun, menurut Sri Mulyani ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk restrukturisasi. Salah satunya, proposal yang dibuat bank diperuntukkan bagi debitur yang memenuhi syarat. Para debitur ini yang merupakan korban dari pandemi covid-19.

Lihat juga: BUMN Transportasi Pastikan Tak Ada PHK Karyawan

"Kemudian, bank-bank ini dengan proposal akan verifikasi dengan BPKP dan kami bisa memberikan subsidi," jelasnya.

Ia mengatakan jika bank yang mau merestrukturisasi pinjaman nasabahnya mengalami masalah likuiditas, pemerintah akan menyiapkan cadangan bantuan dukungan likuiditas. Salah satu di antaranya adalah dengan penempatan dana pemerintah dalam bank tersebut.

"Nantinya ini semua akan diatur dalam PP yang sudah diminta Presiden untuk selesai minggu ini. Jadi bisa segera melakukan program ini kepada masyarakat," papar Sri Mulyani.

Terakhir, Sri Mulyani menjelaskan soal kredit modal kerja kepada yang mendapatkan restrukturisasi. Jika bank mendapatkan risiko tinggi, maka nantinya pemerintah akan menawarkan dua opsi.

Pertama, mereka bisa asuransikan kredit modal kerja. Kedua, dua BUMN yakni Jamkrindo dan Askrindo akan ditingkatkan kemampuan untuk memberikan jaminan ke bank yang telah menyalurkan kredit modal kerja kepada nasabah yang mendapatkan restrukturisasi.

Lihat juga: Usai Disentil Mendag, PTPN II Ikut Harga Lelang Gula Rp12.500

Pemerintah akan merelaksasi pembayaran kredit bagi 28,3 juta pelaku UMKM dalam enam bulan ke depan. Relaksasi ini diberikan dalam rangka mengurangi tekanan dampak penyebaran virus corona di tingkat pengusaha 'wong cilik.'

Relaksasi berupa penangguhan pembayaran bunga kredit sebesar 6 persen selama tiga bulan pertama. Kemudian, pemerintah akan kembali membayarkan bunga kredit pelaku usaha mikro kecil untuk tiga bulan setelahnya sebesar 3 persen.

"Jadi, dalam hal ini pemerintah memberi subsidi bunga selama enam bulan, yaitu tiga bulan pertama sebesar 6 persen dan untuk tiga bulan selanjutnya 3 persen," ujar Ani, panggilan akrab Sri Mulyani.

Ia bilang pelaku usaha mikro kecil ini memiliki kredit di bawah Rp500 juta. Biasanya, mereka memiliki kredit di bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum, dan perusahaan pembiayaan.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)