Pemerintah Tak Hanya Pakai Data Kemiskinan Beri Bansos Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan tidak menggunakan Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau orang miskin sebagai satu-satunya catatan yang dipakai untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang tertekan ekonominya karena virus corona.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pihaknya juga menggunakan data yang dimasukkan oleh pemerintah daerah.

Artinya, Kementerian Sosial juga memberikan kelonggaran kepada seluruh pemerintah kabupaten untuk memasukkan atau memberiukan data keluarga yang terkena dampak virus corona di wilayah mereka masing-masing.

"DTKS hanya kami jadikan referensi. Tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Makanya kami harap pemerintah daerah, kabupaten dan kota memberikan data akurat sehingga bansos tunai dapat disalurkan dengan tepat," katanya Jumat (8/5).

Lihat juga: Kegelisahan Erick Thohir, Sarinah dan Penutupan McDonald's

Sementara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan keputusan untuk tidak menjadikan DTKS sebagai referensi utama pemberian bansos dilakukan karena selama ini penduduk yang masuk dalam data tersebut sudah terjangkau oleh program bantuan reguler dari pemerintah.

Bantuan tersebut antara lain berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun bantuan lainnya.

Ia mengatakan selain yang sudah masuk dalam DTKS, virus corona juga sudah berdampak ke masyarakat yang tidak masuk dalam data tersebut. Penduduk tersebut sebenarnya tidak miskin.

Namun, virus corona telah mengakibatkan mereka jatuh miskin.

[Gambas:Video CNN]
"Atau yang saya sebut miskin kagetan. Ini perlu ada pencarian data dan verifikasi data kemudian baru dipastikan mereka perlu dapat bantuan. Sesuai arahan presiden diperhatikan betul kelompok masyarakat yang mendadak menjadi miskin ini," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan bantuan sosial bagi masyarakat demi membantu mereka menghadapi tekanan ekonomi akibat virus corona.

Bantuan sosial yang mereka sebut non reguler tersebut berbentuk bahan pokok dan bantuan langsung tunai (BLT).

Besaran BLT mencapai Rp600 ribu per keluarga per bulan. Bantuan rencananya diberikan selama tiga bulan. Juliari mengatakan sampai dengan saat ini beberapa bantuan sudah disalurkan.

"Tahap pertama sudah diselesaikan beberapa hari lalu. Di Jakarta sudah selesai semua," katanya. 

Lihat juga: Pemerintah Tawarkan Pinjaman Rp10 Juta untuk Tukang Bakso

(tst/tst)