Sri Mulyani Sebut Kebijakan PSBB 'Pukul' Ekonomi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona memukul sistem keuangan dan pertahanan ekonomi negara. 

Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, menyebut meluasnya penerapan PSBB di berbagai daerah pada kuartal II 2020 akan menyebabkan perlambatan ekonomi lebih dalam dari kuartal I.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi kuartal I anjlok ke posisi 2,97 persen dari posisi sebelumnya pada kuartal IV 2019 yaitu 4,9 persen. 

"Perlambatan kuartal I mungkin akan diikuti kuartal II di mana PSBB dilakukan lebih meluas. Melihat dampaknya di triwulan dua dan tiga yang terdampak cukup banyak akibat pelaksanaan PSBB," ujarnya, dalam video conference pada Senin (11/5).

Lihat juga: SMI Ramal Dampak Besar Corona ke Ekonomi Terasa di Kuartal II

Ia menjelaskan pihaknya terus waspada melihat dampak ekonomi dari virus corona. Terutama berkaca pada proyeksi pertumbuhan pemerintah kuartal I 2020 yang meleset jauh.

Alih-alih menyentuh posisi 4,5 persen hingga 4,7 persen seperti yang diramalkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 malah anjlok di bawah 3 persen. Indikator kontraksi lanjutan ditunjukkan oleh penurunan penerimaan pajak negara sebesar 2,5 persen pada kuartal I 2020.

"Sementara itu, defisit tercatat sebesar Rp76,4 triliun atau 0,45 persen terhadap PDB," ucap Ani. 

Makanya, ia mengungkapkan pemerintah rutin setiap minggu mengevaluasi kebijakan pemulihan ekonomi dari dampak wabah virus corona.

Lihat juga: Pemerintah Naikkan Status Waspada Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam kesempatan sama, ia menyebut pendapatan APBN untuk kuartal I 2020 masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7 persen atau 16,8 persen. Sementara, untuk penyerapan belanja negara tumbuh tipis sebesar 0,1 persen menjadi 17,8 persen pada kuartal I 2020.


Sementara itu, untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona, pemerintah telah menyiapkan penambahan alokasi belanja sebesar Rp405,1 triliun. Dana itu digunakan untuk memberikan insentif di sektor kesehatan, penambahan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat yang terdampak, insentif untuk pelaku usaha, dan pemulihan ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya berupaya untuk menstabilkan rupiah yang terus terkoreksi sejak awal tahun, mengendalikan inflasi, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menentukan bauran kebijakan demi menjaga ekonomi dalam negeri.

"Bauran kebijakan BI terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu penurunan suku bunga menjadi 4,5 persen, penurunan suku bunga secara konsisten dengan perkiraan inflasi rendah dan terkendali," papar Perry.

[Gambas:Video CNN]

(wel/age)