Dalam dokumen yang didapatkan CNNIndonesia.com, dikutip Rabu (13/5), mayoritas dana itu digunakan untuk belanja negara, khususnya bantuan sosial (bansos) yang sebesar Rp149,1 triliun.
Antara lain program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik, bansos Jabodetabek, bansos tunai non-Jabodetabek, dan logistik atau pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, alokasi dana untuk pembiayaan sebesar Rp93,92 triliun. Dana itu akan digunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sebesar Rp25,27 triliun dan penempatan dana pemerintah di perbankan yang melakukan restrukturisasi sebesar Rp35 triliun.
Lalu, penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM sebesar Rp1 triliun dan talangan untuk modal kerja sejumlah BUMN sebesar Rp32,65 triliun.
Terakhir, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk diberikan kepada pemerintah daerah (pemda). Dana itu akan digunakan untuk kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran, penyediaan tambahan dana insentif daerah untuk pemulihan ekonomi, penyediaan fasilitas pinjaman program, dan pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk pembangunan.
Namun, ketika dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan pemerintah masih membicarakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Ia tak mengiyakan informasi anggaran pemulihan ekonomi nasional yang kandung beredar.
"Semua masih akan dibicarakan di internal pemerintah," kata Askolani kepada CNNIndonesia.com.
[Gambas:Video CNN]
(aud/bir)