Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan sejumlah aksi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan dalam masa pandemi Covid-19. Di antaranya, menyiapkan
cold storage di pelabuhan perikanan, menggandeng BUMN agar menyerap hasil, serta memberi stimulus untuk nelayan dan pembudidaya.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar mengatakan, ada kemungkinan penyerapan pasar saat ini tidak optimal. Ikan dapat disimpan di
cold storage, lalu kelak dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Menurutnya, tren selalu meningkat sekitar 20 persen saat jelang Lebaran. Jika stok mencukupi, harga ikan diharapkan tetap stabil.
Terkait kelancaran pengiriman logistik input produksi dan hasil suplai produksi, Zulficar menyebut Menteri Edhy Prabowo telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
KKP juga telah memberi perluasan izin operasional kapal pengangkut ikan dan kapal pengangkut ikan hidup. Hal itu sekaligus membantu distribusi pemasaran hasil nelayan dan pembudidaya ikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami pun melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, perwakilan maskapai, perwakilan shipping line, perwakilan trucking, perwakilan agen cargo, pelaku usaha perikanan dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka mendorong efisiensi distribusi perikanan melalui transportasi darat, udara dan laut," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Nilanto Perbowo.
Nilanto menyatakan, melalui surat resmi yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, pihaknya mengajak agar produk perikanan digunakan untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan melalui dana APBD. Tujuannya, membantu memenuhi gizi protein hewani masyarakat, penurunan stunting, serta penyerapan hasil tangkapan nelayan dan hasil pembudidaya serta produk UMKM di daerah.
 (Foto: Dok.Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
Di sisi lain, Edhy Prabowo mengusulkan stimulus ekonomi sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menangani dampak Covid-19. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor: B-209/MEN-KP/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Tambahan Usulan Stimulus Ekonomi Sektor KP untuk Penanganan Dampak Covid-19.
Poin-poin dalam surat tersebut merupakan permintaan kepada Kementerian BUMN agar memberikan penugasan kepada PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) untuk menyerap ikan dan produk perikanan, serta permintaan kepada Kementerian Sosial agar menyalurkan produk sebagai bagian dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
KKP juga memantau pasokan dan harga ikan di beberapa sentra produksi, pusat-pusat distribusi, dan pasar-pasar utama melalui kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, supplier, pengelola pasar, dan
stakeholder lainnya.
Sementara untuk sektor budidaya sendiri, KPP memberi sejumlah stimulus, antara lain berupa bantuan bibit, pakan, serta mengintervensi agar perusahaan pakan menunda kenaikan harga selama masa wabah.
Sejak awal Maret hingga April, KKP menyalurkan 53,1 juta benih kepada pembudidaya, dengan rincian 6,5 juta ekor benih komoditas air tawar, 44,7 juta ekor benih komoditas air payau, dan 1,9 juta ekor benih komoditas air laut. Dalam kurun waktu yang sama, bantuan pakan ikan sebanyak 136 tok digelontorkan untuk pembudidaya ikan di 24 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
(rea)