PUPR Akan Realokasi 351 Proyek Belum Kontrak

cnn | CNN Indonesia
Rabu, 24 Jun 2020 03:30 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat kerja dengan komisi V DPR RI. Jakarta. Selasa 12/11/2019. Dalam Raker Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sesuai kebutuhan, sebesar Rp 137 miliar. CNN Indonesia/Andry Novelino Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berencana merealokasi 351 paket pekerjaan yang belum terkontrak ke paket yang membutuhkan tambahan anggaran.(CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana merealokasi 351 paket pekerjaan yang belum terkontrak ke paket yang membutuhkan tambahan anggaran.

"Kami sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kami hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (23/6).

Selain itu, Menteri PUPR juga menambahkan bahwa dampak pandemi covid-19 bagi Indonesia sangat berat, yakni alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Dari 5.146 paket pekerjaan, sebanyak 3.577 paket atau 70 persen senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23 persen senilai Rp37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau tujuh persen senilai Rp13,7 triliun belum proses lelang.


Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019, sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.

Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai, dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multiyears contract (MYC).

Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.

Akibat terjadinya pandemi covid-19 Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]



(age/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER