Belanja Bansos RI Kalah dari Dominika dan Afrika Selatan

Bank Dunia menyatakan nominal belanja bantuan sosial (bansos) Indonesia kalah besar dari rata-rata bansos negara berpenghasilan menengah bawah dan memiliki kapasitas pungutan penerimaan negara yang sama. Misalnya, Republik Dominika dan Afrika Selatan.

Hal ini tertuang dalam kajian bertajuk The World Bank's 2020 Indonesia Public Expenditure Review of Government Spending yang dikeluarkan belum lama ini.

Dalam kajiannya, Bank Dunia mencatat belanja bansos Indonesia sejatinya terus meningkat. Khususnya bagi bansos di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pada periode 2013-2014 misalnya, anggaran bansos Indonesia di atas Rp50 triliun. Lalu, meningkat hampir Rp100 triliun pada 2015-2017. Pada 2018, realisasi bansos sudah melebihi Rp100 triliun.

"Pengeluaran untuk bantuan sosial telah meningkat, tetapi pangsa dari PDB tetap rendah," ungkap Bank Dunia dalam kajiannya, dikutip Rabu (1/7).

Bank Dunia mencatat anggaran bansos Indonesia hanya mencapai 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Porsi ini lebih rendah dari rata-rata pengeluaran bansos negara berpenghasilan menengah bawah sebesar 1,4 persen dari PDB.

Bahkan, Indonesia masih kalah dibandingkan Republik Dominika dengan porsi anggaran bansos sebesar 1,2 persen dari PDB. Begitu juga dengan Afrika Selatan sebesar 3,3 persen dari PDB.

Belanja bansos Indonesia setara dengan Malaysia, Filipina, dan Sri Lanka sebesar 0,7 persen dari PDB. Namun, Indonesia unggul dari Pakistan 0,06 persen dan Thailand 0,05 persen dari PDB.

"Tren global menunjukkan bahwa pengeluaran bantuan sosial meningkat karena negara-negara menjadi lebih kaya," tulis Bank Dunia.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp102,9 triliun pada APBN 2020. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi Rp125,06 triliun pada APBN Perubahan 2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Alokasi belanja bansos meningkat karena pemerintah perlu memitigasi dampak tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19. Pemerintah memberi bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Kartu Prakerja, hingga gratis dan diskon listrik bagi masyarakat miskin.

[Gambas:Video CNN]