Benahi Data Bansos, Kemensos Minta Tambahan Anggaran Rp875 M

Kementerian Sosial (Kemensos) meminta tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk 2021. Alhasil, total pagu anggaran Kemensos bisa mencapai Rp1,3 triliun dari alokasi sebelumnya, yaitu Rp425 miliar.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi atas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ia menargetkan bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

"Dengan anggaran yang kami sampaikan, kami yakin bisa merambah 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jadi lebih masif," ungkap Juliari, Rabu (1/7).

Menurutnya, kalau anggaran yang diberikan hanya Rp425 miliar maka Kemensos hanya mampu melakukan verifikasi dan validasi kepada 12 juta rumah tangga di 32 provinsi. Namun, ini belum termasuk Papua dan Papua Barat.

"Saya minta untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako itu diverifikasi dan validasi ulang, apakah memang 10 juta PKH dan 15 juta untuk penerima kartu sembako itu masih layak," jelas Juliari.

Secara total, pemerintah menargetkan belanja mencapai 13,11 persen sampai 15,17 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Tahun ini, proyeksi realisasi setidaknya mencapai 15,53 persen dari PDB.

Belanja pemerintah pusat sekitar 8,81 persen sampai 10,22 persen. Tahun ini, proyeksi belanja pusat berkisar 9,48 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, belanja negara juga akan diberikan ke pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sekitar 4,3 persen sampai 4,85 persen. Tahun ini, proyeksi realisasi TKDD berkisar 4,53 persen.

Sementara, pemerintah memasang target penerimaan negara sekitar 9,9 persen sampai 11 persen dari PDB pada 2021. Untuk tahun ini, diproyeksi realisasinya 10,46 persen dari PDB.