Corona, Anggaran Wajib Pendidikan dan Kesehatan Dirombak

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan belanja wajib (mandatory) seperti pendidikan dan kesehatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 akan didesain ulang.

Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dan pola belajar masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

Ia mengatakan desain ulang dilakukan karena defisit APBN 2021 diproyeksi naik dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen. Kenaikan tersebut akan dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disampaikan secara formal oleh Presiden di dalam Nota Keuangan dan APBN 2021 mendatang.

Ia mengatakan ada anggaran sekitar Rp179 triliunan yang akan dibelanjakan dan  bersifat mandatory. Dari total belanja tersebut ada anggaran mandatory untuk sektor pendidikan sebesar Rp38,6 triliun dan Rp9,5 triliun untuk kesehatan.

Ia mengatakan Jokowi sudah memberikan arahan agar anggaran itu didesain sedemikian rupa supaya bisa memberikan manfaat ganda.

"Terkait misalnya dengan reformasi kesehatan, apa saja yang kami akan dorong, anggarkan sedemikian rupa dalam rangka pemulihan ekonomi dan sekaligus memperbaiki sistem kesehatan nasional kita. Jadi punya efek ganda," ujar Suharso seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Kamis (30/7).

Sementara itu untuk anggaran pendidikan, ia mengatakan desain ulang dilakukan supaya uang negara bisa dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah yang mengalami pembelajaran selama aktivitas belajar dari rumah akibat virus corona.

"Bagi mereka yang daya belinya rendah tentu itu juga sangat terpukul. Ini bagaimana kami bisa atasi, karena kalau mereka harus (belajar) dengan gambar dan sebagainya itu akan mungkin bisa 1 GB 1 orang dan tentu paket-paket yang dibeli itu akan lebih mahal. Misal pulsa Rp300.000 enggak cukup dalam waktu satu minggu," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]