Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan skema pendanaan atau pembiayaan transformasi digital di dalam negeri. Hal ini penting karena mayoritas masyarakat kini beralih terhadap sistem digital di tengah pandemi virus corona.
"Saya minta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital disiapkan secepat-cepatnya," kata Jokowi dalam video conference, Senin (3/8).
Ia mengatakan banyak pihak yang mengalihkan kegiatannya dari offline menjadi serba online akibat pandemi virus corona. Beberapa contohnya, seperti pemesanan makanan, cara belajar, dan cara bertransaksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Menteri Basuki Akan Bangun 5 Bendungan Baru |
"Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang," tutur Jokowi.
Terlebih, survei IMD World Digital Competitiveness Index 2019 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 56 dari 63 negara. Artinya, saya saing digital Indonesia masih rendah dibandingkan negara tetangga.
"Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi nomor 2. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian bersama," ucap Jokowi.
Kepala negara meminta jajarannya untuk mempercepat penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan. Lalu, perlu ada peta jalan transformasi digital di sejumlah sektor strategis, baik di pemerintah, publik, batuan sosial (bansos), pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran.
"Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah dibangun justru utilitasnya sangat rendah," kata Jokowi.
Kemudian, Jokowi menyatakan jajarannya perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan transformasi digital. Setidaknya, harus ada 9 juta SDM untuk 15 tahun ke depan.
"Ini perlu betul-betul sebuah persiapan, sehingga bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital," pungkas Jokowi.