Pencairan Dana Proyek Jalintim Ditargetkan Sebelum 2021

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan financial closing atau pencairan dana untuk proyek jalan lintas timur (jalintim) Sumatra Selatan lebih cepat dari target awal, yakni sebelum Januari 2021.

"Financial closing tidak perlu sampai Januari 2021. Mudah-mudahan bisa dipercepat," ungkap Basuki dalam video conference, Senin (3/8).

Proyek jalintim Sumatra Selatan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Nilai dari proyek tersebut sebesar Rp916,4 miliar.

"Hari ini proyek jalintim Sumatra Selatan kami lakukan penandatanganan kerja sama. Badan usaha dapat untung, jadi sama-sama sehat," terang dia.

Basuki memaparkan jalan yang akan dibangun sepanjang 29,87 kilometer (km). Kemudian, terdapat 14 jembatan dan dua fasilitas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) atau jembatang timbang.

Badan usaha pelaksana proyek yang akan membangun jalintim di Sumatra Selatan adalah PT Jalintim Adhi-Abipraya.

Mayoritas saham perusahaan dimiliki PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 60 persen dan sisanya 40 persen digenggam oleh PT Brantas Abipraya (Persero).

Ia bilang Kementerian PUPR lebih mendorong proyek infrastruktur dikerjakan dengan skema KPBU. Dengan skema tersebut, maka tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di bawah Kementerian PUPR.

"Kenapa kami suka KPBU, kalau tanda tangan kontrak kan anggarannya hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hanya satu. Kalau KPBU ada logo kementerian lain, jadi kelola bersama-sama, lebih transparan, hasilnya lebih baik," jelas Basuki.

Kementerian lain yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan. Kemudian, ada PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Jalintim Adhi-Abipraya sebagai badan usaha pembangunan proyek.

"Kalau hanya tanda tangan biasa, hanya ada simbol Kementerian PUPR di tengah sendiri. Kalau sekarang ada empat simbol, jadi meringankan tugas dan tanggung jawab," jelas Basuki.

[Gambas:Video CNN]