Demi Diskon dan Listrik Gratis, Pemerintah Jaga PLN Sehat

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memastikan arus kas PT PLN (Persero) tetap sehat di tengah perluasan stimulus tarif listrik kepada pelanggan sosial, bisnis, termasuk industri selama pandemi covid-19.

Ia mengatakan mekanisme pembayaran stimulus kepada perusahaan setrum negara itu nantinya diatur dalam beleid khusus yang dikeluarkan Kementerian Keuangan agar tidak ada keterlambatan pembayaran.

"Pemerintah tentu saja di samping membantu saudara-saudara kita sebagai pelanggan PLN, PLN-nya juga kita jaga agar tetap sehat. Kalau tidak bagaimana orang mau bantu tapi yang membantunya sakit," ujar Rida dalam video conference, Selasa (11/8).

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembebasan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan kapasitas terpasang 450 VA serta diskon 50 persen bagi pelanggan dengan kapasitas terpasang 900 VA hingga akhir 2020.

Kemudian, pembebasan tarif listrik bagi golongan bisnis dan industri dengan kapasitas terpasang 450 VA juga diperpanjang dari yang sebelumnya Mei-Oktober 2020 menjadi Mei-Desember 2020.

Di samping itu, pemerintah juga meluncurkan stimulus baru berupa pembebasan energi minimum dengan pemakaian listrik di bawah rekening minimum (40 jam) dan pembebasan biaya beban atau abonemen bagi pelanggan sosial bisnis, industri, dan layanan khusus dari Juli hingga Desember 2020.

Total anggaran untuk seluruh stimulus listrik tersebut pun membengkak menjadi Rp15,3 triliun dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi arus kas PLN.

Meski demikian, lanjut Rida, hal itu tak perlu terlalu dirisaukan sebab jika mengikuti mekanisme pembayaran subsidi yang ada, stimulus listrik selama pandemi covid-19 akan dibayarkan oleh pemerintah tiap bulannya. 

"Tentu saja, tidak dibayar penuh karena pada saatnya akan dievaluasi, tambah kurangnya nanti di akhir tahun, kita menunggu dulu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan," jelas Rida.

Rida juga memastikan beberapa waktu lalu pemerintah telah membayar sebagian utang kompensasi subsidi listrik pada 2018 dan 2019 kepada PLN yang besarnya masing-masing Rp23,17 triliun Rp22,25 triliun. 

"Dari sekitar Rp45 triliun (utang kompensasi), menurut info kemarin sudah mulai dibayarkan pemerintah Rp7,7 triliun ke PLN. Sedikit banyak lebih menyehatkan PLN," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]