ANALISIS

Perlu Dorong Belanja Orang Menengah dan Kaya Agar Tak Resesi

CNN Indonesia | Rabu, 12/08/2020 07:35 WIB
Pemerintah perlu mendorong belanja orang menengah dan kaya yang kontribusinya terhadap konsumsi mencapai 60 persen, supaya RI bisa selamat dari resesi.  Pemerintah perlu mendorong konsumsi masyarakat menengah dan kaya supaya ekonomi bisa terhindar dari resesi corona. Ilustrasi. (CNNIndonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meskipun pandemi virus corona belum reda. Kebijakan ditempuh untuk menggerakkan aktivitas masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tertekan corona bisa bangkit lagi.

Namun, langkah tersebut mendapat sorotan dari Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Muhamad Chatib Basri. Ia berpendapat pelonggaran PSBB hanya memberikan dampak sementara terhadap perekonomian nasional.

Pasalnya, virus corona di Indonesia justru makin bertambah.


"Bagaimana menjelaskan ini? Dugaan saya, re-opening memang mendorong pembalikan ekonomi secara tajam namun setelah itu efeknya mereda dan tak memperbaiki keadaan," ungkap Chatib seperti dikutip dari akun Twitternya @ChatibBasri.

Dugaan itu didasarkannya pada survei  Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menunjukkan masyarakat memandang kondisi ekonomi terburuk aakibat corona terjadi pada Mei 2020 lalu.

Persepsi sempat membaik pada Juni 2020 ketika PSBB sudah dilonggarkan. Namun, setelah itu persepsi masyarakat terhadap ekonomi kembali memburuk pada Juli-Agustus 2020.

Karena itulah, masyarakat lebih cenderung menahan belanja.

[Gambas:Video CNN]

Terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto membenarkan pendapat eks Menteri Keuangan itu. Menurutnya, selama penanganan pandemi belum berhasil, maka susah melenyapkan sentimen negatif corona terhadap perekonomian dalam negeri.

"Jadi, semua fenomena ekonomi saat ini menunggu terkendalinya wabah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/8).

Karenanya, satu-satunya cara untuk mendorong konsumsi masyarakat adalah menekan penambahan kasus virus corona. Ia mengatakan berdasarkan riset Indef, masyarakat bersikap rasional.

Sikap itu membuat mereka memilih menahan belanja selama pandemi masih bertambah. Karena itulah, ketimbang menggunakan uang untuk belanja atau konsumsi, masyarakat akan memilih untuk berhemat dan menabung demi mengantisipasi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi.

Ketika ini terjadi, upaya apapun yang dilakukan untuk mendorong ekonomi berat

"Upaya ekonomi dengan jalan ini akan mengalami kendala sejauh tidak ada upaya penurunan signifikan dari Covid-19, karena perilaku ekonomi masyarakat bergantung dari penanganan wabah," katanya.

Meskipun demikian, secara umum ia menilai kebijakan pemerintah dalam mendorong ekonomi dengan memberikan bantuan sosial (bansos) untuk mendorong konsumsi masyarakat bawah sudah tepat.

Sebagai informasi, untuk mendorong belanja masyarakat agar ekonomi bisa tumbuh pemerintah menggelontorkan banyak bantuan sosial untuk masyarakat. Untuk program perlindungan sosial pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp203,91 triliun.

Meski tepat, ia memandang kebijakan tersebut belum begitu membantu. Pasalnya, Eko mengatakan konsumsi yang memiliki kontribusi terbesar mendorong ekonomi justru berasal dari golongan menengah dan menengah ke atas yang belum terjangkau bantuan pemerintah.

Karakteristik kelas ini lebih memiliki pengetahuan dan sensitif terhadap isu kesehatan. Berdasarkan data yang dihimpunnya, 40 persen masyarakat kelas ekonomi bawah hanya memiliki sumbangan kepada konsumsi sebesar 17 persen.

"(Kontribusi) Paling besar adalah 40 persen kelas menengah kemudian 20 persen kelas atas, kuenya pada paling besar tapi paling sensitif terhadap isu kesehatan, well educated, dan bisa menyaring informasi," katanya.

Dengan kondisi tersebut, ia memprediksi konsumsi rumah tangga masih minus pada kuartal III 2020 mendatang. Namun, ia menaksir kontraksinya mengecil dibandingkan posisi kuartal II 2020, yakni 5,51 persen. Meski begitu, ia mengaku belum memiliki angka prediksi pasti.

"Ini kemudian titik lemah kebijakan ini. Kalau wabah tidak teratasi kok bicara pertumbuhan ekonomi positif," ucapnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pada mulanya pelonggaran PSBB ditangkap oleh masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kembali. Namun, ketika jumlah kasus baru bertambah ia menilai persepsi masyarakat pada pemulihan ekonomi juga ikut berubah.

"Ketika kasus meningkat, maka proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat dengan pelonggaran PSBB, tidak bisa dilakukan pemulihan ekonomi," katanya.

Sepakat dengan Eko, ia menilai pemerintah harus menekan kasus Covid-19 terlebih dulu sehingga konsumsi masyarakat bisa pulih. Utamanya, untuk kelas ekonomi menengah ke atas yang mampu melakukan konsumsi hingga ke kebutuhan sekunder dan tersier.

"Masalahnya kelompok ini sentimennya bukan dari bansos. Tetapi, mereka punya kemampuan melakukan konsumsi karena mempunyai tabungan besar. Menurut saya untuk mendorong kelompok ini kembali ke isu kesehatan, yaitu turunkan Covid-19," ucapnya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperluas cakupan penerima bansos untuk kelas menengah ke bawah. Sebab, ia meyakini jumlah masyarakat yang layak menerima bansos lebih banyak ketimbang perhitungan pemerintah.

Jadi, selain menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial juga bisa dikombinasikan dengan data BPJS Ketenagakerjaan.

"Ketika pandemi ini banyak orang yang kena PHK, kemudian mencairkan tabungannya. Kelompok ini yang bisa jadi tujuan bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk mendorong konsumsi," ucapnya.

Infografis Mengenal BLT untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 jutaInfografis Mengenal BLT untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 juta. (CNN Indonesia/Fajrian)

Sementara itu, Eko menilai pemerintah sudah terlanjur membuka aktivitas masyarakat sehingga sulit untuk dilakukan pengetatan kembali. Jadi, menurutnya salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengendalikan pandemi adalah implementasi ketat protokol kesehatan. Mulai dari pemakaian masker, jaga jarak, dan sebagainya.

"Lalu, kegiatan online terus digalakkan," imbuhnya.

Selain itu, setiap tempat bisnis harus mampu memenuhi protokol kesehatan. Tak kalah pentingnya, mereka harus mampu mempromosikan bisnisnya telah mengimplementasikan protokol kesehatan tersebut. Dengan demikian, konsumen merasa aman dan tidak ragu untuk melakukan konsumsi.

(ulf/agt)