Kemenhub Nunggak Rp3 T ke LRT Palembang

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengaku memiliki tunggakan sebesar Rp3,09 triliun akibat pemangkasan anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Salah satu tunggakan kepada LRT Palembang, Sumatera Selatan.

"Tunggakan sebesar Rp3 triliun yang di dalamnya terdapat tunggakan LRT Sumatera Selatan dan kegiatan prasarana kereta api," ucapnya dalam rapat bersama komisi V DPR RI, Kamis (10/9).

Karena tunggakan tersebut, Ditjen Perkeretaapian akhirnya harus mengalokasikan Rp2,93 triliun dalam pagu non operasional tahun depan. Sayangnya Zulfikri tak menjelaskan lebih jauh terkait rencana penggunaan anggaran untuk tunggakan tersebut.

Selain tunggakan, Ditjen Perkeretaapian juga memiliki kewajiban yang digeser dan dijalankan tahun depan, yakni kegiatan yang kontraknya berubah dari single year menjadi multiyears sebesar Rp 274 miliar.

"Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah mengalami penundaan pada 2020 telah diprioritaskan kembali alokasinya pada 2021," tandas Zulfikri.

Zulfikri menjelaskan Ditjen Perkeretaapian mengalami pemangkasan anggaran dari Rp15,2 triliun menjadi Rp10,5 triliun pada tahun ini.

Pemangkasan terbanyak terjadi pada alokasi rupiah murni, yakni sebesar Rp4,703 atau 71,42 persen dari total Rp6,58 triliun. Dengan demikian, tercatat alokasi rupiah murni untuk kegiatan Ditjen Perkeretaapian tahun ini hanya sebesar Rp1,89 triliun.  

Untuk membiayai selisih anggaran kegiatan 2020 sebesar Rp8,6 triliun, Ditjen Perkeretaapian mengandalkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta pinjaman atau hibah dari luar negeri (PHLN).

[Gambas:Video CNN]