Jokowi Minta Skema Vaksin Covid Berbayar dan Gratis Disiapkan

CNN Indonesia | Senin, 26/10/2020 15:00 WIB
Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya untuk menyiapkan skema vaksin corona berbayar dan gratis dengan cermat. Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya untuk menyiapkan skema vaksin corona berbayar dan gratis dengan cermat. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk menghitung rinci mengenai pelaksanaan vaksin corona berbayar. Ia meminta agar vaksin berbayar dijual dengan harga yang terjangkau.

"Ini juga pengenaan biaya pelaksanaan vaksinasi mandiri harus dihitung, dikalkulasi dengan cermat. Disiapkan aturan sejak sekarang. Sejak awal saya minta harganya terjangkau," ujar dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual, Senin (26/10).

Selain itu, Jokowi juga meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membuat strategi komunikasi publik yang baik dalam distribusi vaksin virus corona di Indonesia. Hal ini untuk menghindari disinformasi dan berita hoax mengenai vaksin corona.


"Saya minta ini tim Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini," ujarnya.

Ia bilang Erick bisa dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyiapkan strategi komunikasi publik terkait vaksin virus corona. Misalnya, terkait manfaat dari vaksin hingga peta jalan (road map) distribusi vaksin.

Lalu, Jokowi juga ingin melibatkan organisasi keagamaan dalam penyelenggaraan vaksin. Organisasi yang dimaksud, seperti NU, MUI, dan Muhammadiyah.

"Lalu organisasi masyarakat lain dalam menjelaskan manfaat vaksin dan yakinkan umat mengenai kehalalan vaksin," terang Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan distribusi vaksin virus corona secara mandiri atau berbayar akan dikelola oleh PT Bio Farma (Persero). Namun, belum bisa memberikan kepastian kapan tepatnya vaksinasi akan dilakukan.

Pasalnya, Bio Farma masih melakukan uji klinis tahap 3. Proses distribusi juga baru akan dilakukan setelah ada sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

(aud/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK