BI Percepat Standardisasi Aplikasi Penyambung Pinjol dan Bank

Bank Indonesia (BI) akan mempercepat proses standardisasi application programming interface (API) untuk menyambungkan fintech nonbank atau perusahaan peminjaman online (pinjol) dengan perbankan.

Gubernur BI Perry Wardjiyo menuturkan hal tersebut dilakukan untuk mencegah praktik keuangan yang tidak tunduk pada peraturan (shadow banking) serta membuat ekosistem fintech lebih aman dan transparan.

"Kami juga ingin sambungkan open banking, digital banking dengan fintech. Kami dalam proses sambungkan, standardisasi application programming interface, bahwa apapun yang di-service oleh open banking dan fintech akan tersambungkan melalui application programming interface," ujar Perry dalam Fintech Summit 2002, Rabu (11/11).

Di samping itu, lanjut Perry, bank sentral juga terus berupaya melakukan transformasi digital di lingkungannya. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar transformasi digital dapat dilakukan secara masif dan keseluruhan.

"Digitalisasi kunci untuk sumber ekonomi kita ke depan dan di sinilah transformasi digital yang digagas presiden sangat bagus," tutur Perry.

Di luar itu, ia juga memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan BI dalam transformasi digital. Salah satunya melalui sistem pembayaran digital atau QRIS (Quick Response Indonesian Standard) yang kini telah memiliki lebih dari 5 juta merchant UMKM.

"Ini sudah lebih dari 5 juta merchant yang tersambung melalui QRIS. Progresnya sangat luar biasa," singkat Perry.

Upaya lainnya, BI juga melakukan digitalisasi melalui sektor perbankan di mana bank sentral mendorong agar perbankan menggunakan digital banking. Tercatat, sudah ada 15 bank yang menggunakan digitalisasi banking.

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengapresiasi langkah BI bersama dengan OJK, Kementerian Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam inklusi keuangan Indonesia.

Upaya keempat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tersebut telah berhasil mendorong inklusi keuangan di Indonesia hingga ke posisi 70 persen.

Kendati demikian, menurutnya, ada hal yang masih belum terselesaikan dan perlu koordinasi lebih erat yakni peningkatan literasi keuangan. "Karena sampai saat ini, literasi keuangan kita baru 40 persen, padahal inklusi keuangannya sudah 70 persen," tandas Rudiantara.

[Gambas:Video CNN]