Pengusaha Farmasi Usul Pajak Obat Gratis di BPJS Kesehatan

CNN Indonesia | Rabu, 18/11/2020 17:13 WIB
Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi mengusulkan pembebasan PPN dan PPh Pasal 22 impor obat dan alat kesehatan program JKN di BPJS Kesehatan. Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi mengusulkan pembebasan PPN dan PPh Pasal 22 impor obat dan alat kesehatan program JKN di BPJS Kesehatan. Ilustrasi. (DarkoStojanovic/Pixabay).
Jakarta, CNN Indonesia --

Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi mengusulkan pembebasan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor atas setiap transaksi obat dan alat kesehatan (alkes) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan.

Direktur Eksekutif GP Farmasi Darodjatun Sanusi mengatakan usulan tersebut telah melalui pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Usulan itu mempertimbangkan bahwa obat merupakan kebutuhan vital masyarakat, sehingga perlu dukungan untuk keberlanjutannya.

"Mohon ini juga jadi pemikiran di Panja Komisi IX berkaitan dengan tata kelola obat, karena masalah pajak ini, ada jenis komoditas tertentu mendapat (fasilitas) beban pajak yang ditanggung pemerintah, tapi kenapa obat tidak, obat ini kan kebutuhan esensial masyarakat," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX, Rabu (18/11).


Saat ini, transaksi obat dan alkes untuk JKN dibebankan PPN 10 persen dan PPh Pasal 22 impor.

Menurutnya, jika obat dan alkes untuk program JKN bebas pajak, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak tersebut bisa dialokasikan pada hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menuturkan beban pajak tersebut membuat harga obat dan alkes JKN ini tampak mahal. Dengan demikian, pembebasan pajak ini bisa mengurangi biaya pembelian obat dan alkes JKN.

"Pajak ini, kalau ditanggung oleh pemerintah 10 persen, berarti ada penghematan anggaran pemerintah 10 persen atau dibelikan untuk obat atau memperoleh obat dengan jenis dan kuantitas yang lebih besar, sehingga dinikmati oleh masyarakat, pebisnis tidak menikmati apa-apa dari harga PPN yang ada kebebasan ini," jelasnya.

Ia menuturkan, hingga September 2020 piutang perusahaan farmasi untuk obat JKN yang sudah jatuh tempo mencapai Rp3,48 triliun. Jumlah itu, berkurang dari posisi Februari sebesar Rp4,16 triliun.

Darodjatun menilai penurunan utang rumah sakit (RS) itu disebabkan pandemi covid-19 sehingga kunjungan ke RS berkurang.

"Hal ini sangat berpengaruh terhadap cash flow (arus kas) dan cost of money kami yang berasal dari modal kerja," ucapnya. 

[Gambas:Video CNN]



(ulf/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK