Melihat Anggaran Perbaikan DTKS Rp1,3 T yang Kagetkan Risma

CNN Indonesia | Jumat, 25/12/2020 15:40 WIB

Mensos Tri Rismaharini kaget dengan anggaran perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial yang mencapai Rp1,3 triliun. Berikut asal-usul anggaran itu.

Mensos baru Tri Rismaharini mempermasalahkan anggaran perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial yang jumlahnya Rp1,3 triliun. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kaget dengan anggaran Rp1,3 triliun yang digunakan untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2021. Menurutnya anggaran tersebut terlalu besar dan tak efisien.

Padahal, menurutnya, perbaikan data dapat dilakukan tanpa perlu biaya besar, apalagi sampai triliunan.

"Jadi mari tolong dipikirkan bagaimana bisa mengevaluasi data dengan efisien. Sisanya bisa kita bantu dengan orang lain," ucap Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Lihat juga:

Risma Kaget Rp1,3 T untuk Data: Mati Kita Kalau Tak Hati-hati

Meski demikian, alokasi anggaran pemutakhiran DTKS sebesar Rp1,3 triliun tidak muncul tiba-tiba. Semula besaran anggaran untuk program tersebut hanya Rp425 miliar di 2021. Namun dalam rapat bersama Komisi VIII pada Juli lalu, Eks Menteri Sosial Juliari Batubara mengajukan tambahan anggaran Rp875 miliar.

"Saya minta untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako itu diverifikasi dan validasi ulang, apakah memang 10 juta PKH dan 15 juta untuk penerima kartu sembako itu masih layak," jelas Juliari.

Menurut Juliari jika anggaran yang diberikan hanya Rp425 miliar, maka Kemensos hanya mampu melakukan verifikasi dan validasi kepada 12 juta rumah tangga di 32 provinsi. Ini belum termasuk Papua dan Papua Barat.

Lihat juga:

Jelang Tutup Tahun, Kantong Pajak Baru Terisi 85,65 Persen

Ia baru yakin bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi setelah anggarannya naik jadi Rp1,3 triliun.

Dengan anggaran tersebut, Juliari melanjutkan, cakupan DTKS juga akan ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen atau sebanyak 42,88 juta rumah tangga.

"Sehingga akan menjadi lebih banyak lagi data base yang kami miliki keluarga dengan income terbawah," terangnya.

Dalam rapat terakhir bersama Komisi VIII pada 23 September 2020, sebelum ditahan KPK, Juliari mengatakan anggaran pemutakhiran DTKS tersebut juga akan mencakup sebanyak 109, 6 juta jiwa.

"Kalau dalam keluarga, kurang lebih ada 42 juta keluarga, berarti ada peningkatan 29 juta keluarga dari yang selama ini ada dalam DTKS," ucap Juliari.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/agt)