Berhitung Uang Subsidi Pupuk yang Dipertanyakan Jokowi

CNN Indonesia | Senin, 11/01/2021 13:42 WIB
Jokowi mempertanyakan anggaran triliunan rupiah yang sudah digelontorkan negara untuk subsidi pupuk, namun tak membuahkan hasil. Jokowi menyatakan anggaran subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun per tahun tapi belum mampu meningkatkan produksi pertanian. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan hasil dari aliran subsidi pupuk Rp33 triliun per tahun bagi sektor pertanian. Pasalnya, pemberian subsidi pupuk yang besar setiap tahun tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produksi.

Karenanya, ia meminta semua jajarannya untuk mengevaluasi pemberian subsidi pupuk tersebut.

"Return-nya apa? Kami beri subsidi pupuk itu kembaliannya ke kami apa? Apakah produksi melompat naik?" ucap Jokowi dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2021, Senin (11/1).


Lantas, berapa sebenarnya anggaran subsidi pupuk yang digelontorkan pemerintah tiap tahunnya?

Jika dilihat sejak 2016, dana yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi pupuk memang cukup besar. Ia menjadi komponen terbesar dalam subsidi non energi dan realisasinya terus mengalami peningkatan rata-rata 8,5 persen per tahun.

Pada 2016, misalnya, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp26,8 triliun. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp31,3 triliun pada 2017, Rp33,6 triliun pada 2018 dan Rp34,30 triliun pada 2019.

Sementara dalam outlook APBN 2020, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp24,52 triliun.

"Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp25,27 triliun atau meningkat Rp749,6 miliar dari outlook APBN 2020," tulis pemerintah dalam nota keuangan APBN 2021.

Untuk menekan kebocoran subsidi pupuk, sejak  2017, pemerintah sebenarnya menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani pada beberapa daerah.

Kebijakan ini diharapkan akan terus dijalankan secara bertahap. Pada 2024, pemerintah berharap Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyempurnaan data petani e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi dengan basis data NIK dan alamat (by name by address).

Meski demikian besarnya anggaran tersebut ternyata tetap tak menjamin ketersediaan pupuk subsidi kepada petani. Pada September 2020 lalu, petani di beberapa wilayah sempat mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menuturkan kelangkaan yang dialami petani disebabkan berkurangnya pasokan pupuk subsidi sebanyak satu juta ton.

Hal ini disebabkan anggaran subsidi pupuk berkurang dari Rp28,4 triliun pada 2019 menjadi Rp27,8 triliun di tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kelangkaan karena alokasi berkurang, 8,8 juta ton pada tahun 2019, tapi di 2020 7,9 juta ton kami dikasihnya sama pemerintah," ucapnya kepada CNNIndonesia.com saat itu.

Karena itulah, lanjut Edhy, Kementan meminta tambahan anggaran subsidi ke Kementerian Keuangan sebesar Rp3,1 triliun untuk memenuhi kekurangan pupuk subsidi di pasar tahun ini.

"Kami sudah ajukan ke Kementerian Keuangan,Rp3,1 triliun untuk 1 juta ton. Insyaallah kami usahakan minggu depan sudah cair lah," tandasnya.

(hrf/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK