Ekonomi Myanmar di Tengah Kudeta: Ancaman Kemiskinan Melesat

Kondisi politik Myanmar memanas setelah aksi kudeta militer. Presiden Myanmar Win Mynt, pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, dan tokoh senior lain dari Partai Liga Demokrasi ditahan dalam penggerebekan oleh junta militer, Senin (1/2) dini hari.

Kudeta militer terjadi ketika ekonomi Myanmar berada di bawah tekanan krisis akibat pandemi covid-19.

Melansir laporan Bank Dunia bertajuk Myanmar Economic Monitor, pertumbuhan ekonomi Myanmar sebesar 1,7 persen pada 2020 atau merosot tajam dari tahun sebelumnya, yakni 6,8 persen.

Pandemi covid-19 serta langkah penguncian wilayah (lockdown) menekan konsumsi dan investasi, serta mengganggu kegiatan bisnis, tenaga kerja, dan produksi.

Tidak hanya itu, pandemi membuat angka kemiskinan Myanmar meningkat. Bank Dunia memproyeksi angka kemiskinan meningkat dari 22,4 persen pada periode 2018-2019 menjadi 27 persen pada 2020-2021.

Gelombang pertama covid-19 memaksa banyak rumah tangga miskin melakukan berbagai upaya menahan guncangan, termasuk mengurangi konsumsi makanan sehari-hari. Bahkan, banyak masyarakat Myanmar kesulitan membayar utang mereka.

Derita masyarakat Myanmar belum berakhir, karena gelombang kedua pandemi covid-19 di negara tersebut membuat pemerintah terpaksa melakukan kembali pembatasan kegiatan.

Bank Dunia memperkirakan gelombang kedua covid-19 membuat lebih banyak rumah tangga berisiko memasuki kemiskinan. Imbauan tinggal di rumah selama gelombang kedua pandemi, memiliki dampak negatif lebih besar dibandingkan gelombang pertama.

Hampir setengah semua perusahaan di Yangon tutup sementara pada Oktober 2020 lalu ketika gelombang kedua pandemi muncul. Kemudian, 35 persen dari perusahaan mengaku khawatir mereka hanya bertahan dalam tiga bulan.

Sektor manufaktur dan jasa juga terimbas sangat parah, meskipun beberapa bisnis mampu mengurangi efek pembatasan mobilitas dengan memanfaatkan peluang e-commerce.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Myanmar masih berada di level 2 persen pada 2021 ini.

[Gambas:Video CNN]

Ekonomi Myanmar bisa pulih asalkan pemerintah melonggarkan pembatasan mobilitas secara bertahap, sejalan dengan perlambatan penularan virus corona. Apabila hal itu bisa dilakukan, maka diprediksi ekonomi Myanmar perlahan pulih mulai Maret 2021 dan seterusnya.

Dalam jangka panjang, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Myanmar bisa tumbuh 7 persen ditopang oleh investasi publik, kebangkitan manufaktur, dan peningkatan produktivitas lewat teknologi digital.

Namun, ketidakpastian masih membayangi ekonomi Myanmar karena virus corona terus berevolusi pandemi, baik di tingkat lokal maupun global. Tanpa distribusi vaksin secara luas, gelombang baru pandemi bisa berakibat pembatasan berkepanjangan dan berpotensi lebih parah.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Myanmar, Kamboja, dan Laos Mariam Sherman mengatakan Myanmar perlu bertindak cepat menangani pandemi covid-19, guna memulihkan ekonomi dan mengurangi peningkatan kemiskinan.

"Dalam jangka pendek, pemerintah harus fokus pada langkah-langkah yang memperlambat penyebaran virus corona, memberikan bantuan dan pangan kepada masyarakat miskin dan paling rentan, serta mendukung kegiatan ekonomi," katanya.

Sebetulnya, ekonomi Myanmar mulai bangkit sejak kepemimpinan Suu Kyi. Bloomberg menyebutkan ketika memimpin Myanmar, Suu Kyi berusaha memanfaatkan antusiasme investor asing yang ingin masuk ke Myanmar setelah beberapa dekade terisolasi.

AS dan Uni Eropa mencabut sanksi kepada Myanmar, sehingga banyak bankir, pengacara, dan investor lain mencari peluang bisnis di Myanmar.

Namun, reformasi ekonomi tersebut berjalan lambat. Kemudian, muncul tuduhan genosida terhadap muslim Rohingya, sehingga merusak citra Suu Kyi, yang telah memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian. Meskipun, pemerintahannya membantah hal tersebut.

Pada tahun pertama Suu Kyi menjabat, investasi asing langsung mencetak rekor menjadi US$9,4 miliar. Namun, investasi langsung merosot turun menjadi US$5,5 miliar pada 30 September 2020, tepat ketika covid-19 menghantam ekonomi global.

Dalam kampanye, Suu Kyi pernah memuji pencapaian ekonominya bahwa Myanmar telah mencapai 98 persen dari target Foreign Direct Investment (FDI) untuk 2020 meskipun ada pandemi. Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak oposisi.

"Bisa dibilang ini capaian yang cukup bagus. Sebagian besar negara tetangga menghadapi situasi yang lebih buruk," jelasnya.

China adalah mitra dagang terpenting Myanmar, dengan nilai perdagangan mencapai US$12,8 miliar pada 2019 lalu atau hampir dua kali lipat dari mitra dagang berikutnya, Thailand.

Dari tiga zona ekonomi khusus negara itu, hanya Thilawa yang berhasil menarik investasi asing. Tercatat, 121 perusahaan dari 21 negara telah mendapat persetujuan untuk menanamkan modal di Myanmar ke sektor manufaktur, infrastruktur, jasa, dan logistik. Namun, ekspansi ekonomi itu terhambat pandemi covid-19.