Kudeta Myanmar Diprediksi Bikin Investor AS 'Angkat Kaki'

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Selasa, 02/02/2021 10:54 WIB

Pakar perdagangan dan analis menilai kudeta militer Myanmar akan mengurangi minat investor AS dan negara barat berinvestasi di negara itu. (AFP/STR).

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pakar perdagangan dan analis memprediksi kudeta militer Myanmar akan mengurangi minat perusahaan-perusahaan AS dan barat dalam ber-investasi di negara itu. Bahkan bukan tidak mungkin, sejumlah investor akan menarik diri.

Biro Sensus AS melansir total perdagangan barang antara Myanmar dan AS sebesar US$1,3 miliar pada Januari-November 2020. Realisasi itu tercatat naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu US$1,2 miliar.

Panjiva, unit bisnis S&P Global Market Intelligence untuk penelitian rantai pasokan perdagangan, mengungkap pakaian dan alas kaki dari Myanmar menyumbang 41 persen dari total impor barang AS.

Lihat juga:

Ekonomi Myanmar di Tengah Kudeta: Ancaman Kemiskinan Melesat

Diikuti oleh koper sebanyak 30 persen, dan ikan dengan berkontribusi lebih dari 4 persen.

Pembuat koper Samsonite dan produsen pakaian LL Bean tercatat sebagai importir besar dari Myanmar, termasuk juga ritel pakaian H&M dan Adidas.

Diketahui, pada Senin (1/2) dini hari, tentara Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing, serta menerapkan keadaan darurat selama setahun.

Langkah itu memicu kecaman dari para pemimpin Barat dan ancaman sanksi baru oleh Pemerintah AS, setelah kasus Rohingya.

Lucas Myers, Analis Woodrow Wilson International Center for Scholars menuturkan kudeta akan memperburuk ketegangan hubungan AS dengan Myanmar, menyusul sanksi yang diberlakukan oleh Washington pada Desember 2019.

Lihat juga:

Pengamat: Pemulihan Ekonomi RI Lebih Lama dari Krisis 1998

"Dalam perdagangan, situasi Rohingya dan catatan hak asasi manusia Myanmar yang bermasalah membuat investasi kurang menarik bagi perusahaan Barat dibandingkan dengan China," terang dia,

William Reinsch, Pakar Perdagangan, menambahkan bahwa perusahaan AS bisa saja angkat kaki dari Myanmar, mengingat perkembangan terbaru dan janji Pemerintahan Joe Biden untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia.

Toh, beberapa perusahaan AS yang melakukan realokasi dari China ke Myanmar beberapa tahun terakhir ini berniat memanfaatkan upah lebih rendah. Namun, infrastruktur Myanmar yang kurang membuat investasi perusahaan AS di sana tak berkembang pesat.

[Gambas:Video CNN]

(bir/sfr)