Dirut Baru BPJS Ketenagakerjaan Ungkap 3 Tantangan Utama

CNN Indonesia | Senin, 22/02/2021 13:02 WIB
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkarkan tiga tantangan utama. Salah satunya, meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkarkan tiga tantangan utama. Salah satunya, meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial. Ilustrasi. (dok bpjs ketenagakerjaan).
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan tiga tantangan utama yang akan dihadapi jajaran Dewan Direksi baru. Sebelumnya, Anggoro bersama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (22/2).

"Puji syukur kepada Allah SWT karena hari ini Direksi BPJS Ketenagakerjaan diberi amanah oleh bapak presiden untuk kelola dana yang besar," ujarnya dalam keterangan pers usai pelantikan.

Menurutnya, tantangan pertama adalah meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja. Sedangkan, tantangan ketiga adalah optimalisasi investasi dana kelolaan.


Oleh karenanya, ia menyatakan direksi baru akan meningkatkan digitalisasi seluruh program jaminan sosial untuk menjawab tantangan tersebut. Ia juga mengatakan akan meningkatkan kolaborasi dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Kami akan menjalankan tugas yang diberikan ini dengan integritas yang tinggi, tata kelola yang baik, dan tentu saja kami harus inovatif," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri menuturkan amanah yang diberikan kepada Dewan Pengawas merupakan pekerjaan yang berat. Karenanya, ia menyatakan Dewan Pengawas siap bekerja sama dengan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

"Mulai hari ini kami sudah punya tanggung jawab untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bpjs TK pada umumnya dan kesejahteraan pekerja pada khususnya.

Ia juga meminta dukungan dari seluruh rakyat, khususnya pekerja dalam mengemban tugas baru tersebut.

Untuk diketahui, saat ini badan tersebut tengah tersangkut kasus dugaan korupsi. Kasus tersebut bermula ketika Kejagung menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan pada 18 Januari 2021 lalu.

Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengelolaan dana investasi di badan eks PT Jamsostek tersebut. Tidak tanggung-tanggung, total kerugian dari penempatan dana investasi ditaksir mencapai Rp43 triliun.

Pihak manajemen pun menanggapi penggeledahan tersebut. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menuturkan mayoritas dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan di surat utang.

[Gambas:Video CNN]

"Aset alokasi per 31 Desember 2020 sebagai berikut, surat utang 64 persen, saham 17 persen, deposito 10 persen, reksa dana 8 persen, dan investasi langsung sebesar satu persen," papar Utoh kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui ada penurunan nilai investasi yang belum direalisasikan (unrealized loss) sepanjang Agustus-September 2020 sebesar Rp43 triliun. Hal itu terjadi karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga ke level 3.900 pada Maret 2020 silam.

"Namun, seiring dengan membaiknya IHSG, unrealized loss tersebut turun menjadi Rp14 triliun pada posisi Januari 2021 dan akan terus membaik, seiring perbaikan IHSG," ucap Utoh.

(ulf/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK