Dampak Korupsi Bansos, Kemenkeu Fokus Salurkan Bantuan Tunai

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan akan fokus pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Tujuannya, untuk meminimalkan penyimpangan seperti yang terjadi belum lama ini yakni korupsi dana bansos.

"Kami akan fokus BLT, tunai langsung pada penerima dengan kontrol lebih tepat untuk meminimalkan penyimpangan," ujarnya dalam webinar Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah, Selasa (23/2).

Sejalan dengan itu, kata dia, Kementerian Sosial juga melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, bantuan yang diberikan pun tepat sasaran. Menurutnya, semua upaya tersebut dilakukan Kementerian Keuangan guna memerangi praktik korupsi khususnya pada dana bansos.

"Kami pastikan kami semua memerangi korupsi apapun itu, terutama saat pandemi tidak boleh terjadi," katanya.

Seperti diketahui, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara diduga melakukan korupsi dana bansos berupa sembako untuk penanganan covid-19. Ia diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar yang merupakan pungutan (fee) dari paket bansos sembako.

Menanggapi kasus tersebut, Yustinus menyatakan bahwa bansos sembako merupakan bagian kecil dari total dana perlindungan sosial yang dianggarkan pemerintah tahun lalu yakni Rp230,21 triliun. Namun, ia tetap meminta partisipasi masyarakat untuk mengawal dana bansos agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Korupsi tersebut sebagian kecil dari alokasi bansos senilai Rp230 triliun, dan ini alokasi bansos sembako Jabodetabek. Ini sudah dimitigasi oleh KPK dan kami berharap ada dukungan partisipasi publik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]