Kemenkeu Waspadai Peningkatan Utang BUMN

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan pemerintah mewaspadai utang BUMN. Pasalnya, pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan pelat merah.

"Meskipun ini bukan tanggung jawab pemerintah, artinya terpisah, tapi pemerintah tetap waspada karena pemerintah pemilik saham di BUMN, kami cermati ini," ujarnya dalam webinar Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah, Selasa (23/2).

Pernyataan Yustinus tersebut menanggapi pernyataan mengenai tingginya utang BUMN, khususnya perusahaan pelat merah yang mendapatkan penugasan pemerintah.

Data Kementerian BUMN mengungkapkan jumlah utang perusahaan pelat merah mencapai Rp1.682 triliun pada periode Januari-September 2020. Jumlahnya meningkat tinggi dari 2018 yang hanya Rp1.251,7 triliun dan 2019 yang Rp1.393 triliun.

Guna mengurai utang BUMN tersebut, kata dia, pemerintah berharap Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa menjadi salah satu solusi. Nantinya, melalui LPI sejumlah BUMN bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan.

"LPI adalah salah satu solusi bagi utang BUMN ini, nanti ada restrukturisasi, juga ada financing, sekuritisasi, sehingga dimungkinkan ada ruang yang lebih luas untuk pembiayaan," tuturnya.

Aman

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan utang pemerintah maupun publik masih aman dan prudent atau masih dijaga dengan hati-hati. Bahkan, ia menuturkan rasio utang publik terhadap PDb Indonesia paling rendah dibandingkan sejumlah negara.

"Rasio utang publik kita paling rendah dan di Asean tambahan utang kita paling kecil. Ini sekaligus klarifikasi banyak tuduhan seolah kita ini tukang utang dan utang kita sudah tidak aman," katanya.

Dalam paparan Yustinus, rasio utang publik Indonesia terhadap PDB di 2020 berdasarkan prediksi IMF sebesar 41,8 persen. Sedangkan negara lain lebih tinggi, yakni AS diprediksi mencapai 131,2 persen, Prancis 118,7 persen, Jerman 73,3 persen, dan China 61,7 persen.

Selanjutnya, Malaysia sebesar 67,6 persen, Filipina 48,9 persen, Singapura 131,2 persen, dan Thailand 50,4 persen.

Selain itu, ia menuturkan bahwa posisi utang pemerintah tetap konsisten, terlihat dari rasio utang pemerintah terhadap PDB selalu di bawah 30 persen. Kecuali, kata dia, pada 2020 lantaran pemerintah membutuhkan dana untuk penanganan pandemi covid-19.

Berdasarkan paparannya, rasio utang pemerintah terhadap PDB di 2020 mencapai 38, 7 persen atau naik dari tahun sebelumnya 30,2 persen.

"Menurut Bloomberg bahkan Indonesia termasuk yang paling resilience sampai dengan 2030 dalam konteks utang publik, dibandingkan banyak negara lain terutama negara G20 dalam hal ini," katanya.