Vaksin Mandiri Tak Ubah Target Vaksinasi Pemerintah

CNN Indonesia | Jumat, 26/02/2021 17:48 WIB
Kementerian BUMN menyatakan vaksin corona gotong royong atau mandiri tak akan mengubah target atau proses vaksinasi yang dilakuakan pemerintah. Kementerian BUMN menyatakan vaksin corona gotong royong tak akan mengubah target vaksinasi pemerintah. Ilustrasi. (.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan vaksinasi gotong royong atau mandiri tak akan mengubah target atau proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang masuk dalam prioritas vaksin juga tak berubah.

"Tidak ada perubahan yang ditentukan dan tidak mengubah mana yang prioritas serta tidak prioritas. Pemerintah tetap lakukan vaksinasi sesuai dengan prioritas," ucap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam konferensi pers, Jumat (26/2).

Arya menyatakan vaksinasi gotong royong akan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan vaksinasi program pemerintah. Dengan demikian, vaksinasi gotong royong akan mempercepat dan melengkapi upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19.


"Jadi jadwal pemerintah tetap jalan, dan ini tambahan baru dari kawan-kawan pengusaha yang ingin memberikan gratis kepada buruhnya," tutur Arya.

Kementerian BUMN, kata Arya, akan memastikan dan menjaga seluruh proses vaksinasi gotong royong berjalan dengan lancar. Ia percaya ini akan mempercepat proses vaksinasi kepada jutaan warga Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan pengadaan vaksinasi gotong royong atau mandiri akan menjadi ranah Kementerian BUMN. Hal ini khususnya untuk pengadaan berada di bawah PT Bio Farma (Persero).

Sementara, jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong tidak boleh sama dengan vaksinasi pemerintah. Itu berarti, vaksin dari Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca tak bisa digunakan untuk vaksinasi gotong royong.

Kemudian, pendistribusian vaksin untuk vaksinasi gotong royong akan dilaksanakan Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha. Pihak perusahaan tak boleh menggunakan fasilitas kesehatan yang melayani program vaksinasi pemerintah.

[Gambas:Video CNN]



(aud/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK