Sri Mulyani Klaim 'Jajan' 30 Persen Masyarakat Miskin Pulih

CNN Indonesia
Selasa, 09 Mar 2021 09:50 WIB
Sri Mulyani mengklaim belanja 30 persen masyarakat miskin yang sempat tertekan corona sudah mulai berangsur pulih. Itu terjadi akibat bansos dari pemerintah. (CNN Indonesia/ Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah selama pandemi covid-19 berhasil mengangkat konsumsi masyarakat.

Itu tercermin dari evaluasi survei yang dilakukan pemerintah. Lewat survei, pemerintah menemukan konsumsi rumah tangga 30 persen masyarakat termiskin hampir kembali ke level sebelum atau pre-covid.

"Banyak survei yang kami lakukan agar kami tahu jika program benar-benar bermanfaat bagi keluarga termiskin menunjukkan hasil yang sangat positif. Contohnya, 30 persen terbawah dilihat dari konsumsi RT mereka setidaknya hampir kembali ke level pre-covid," terang dia pada webinar Women's World Banking virtual conference 'Call to Action : Reaching Financial Equality' pada Senin (8/3) malam.

Masih dari survei yang sama, Ani, akrab sapaannya, menambahkan bantuan transfer tunai tidak hanya dipergunakan untuk konsumsi saja. Bantuan ternyata juga digunakan untuk menambah modal usaha UMKM agar mereka dapat bertahan dari tekanan corona.

Berkat pandemi, Ani menyebut pemerintah membuka akses perbankan kepada 15 juta masyarakat miskin yang selama ini tidak memiliki akses itu.

Sekali mendayung dua pulau terlampaui, program tak hanya memastikan masyarakat rentan terlindungi, namun juga menggandeng mereka masuk ke ekonomi digital.

Namun, usaha tidak mudah. Pasalnya, masyarakat rentan memiliki tingkat literasi keuangan dan pemahaman terkait dunia digital yang rendah.

Oleh karena itu, ia menyebut selain meningkatkan literasi keuangan masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menyesuaikan kerangka hukum (legal framework) untuk memastikan data masyarakat terjaga dengan baik.

Menurut Ani sudah banyak masyarakat yang menjadi korban di era digital ini.

"Legal framework harus disesuaikan dengan tantangan keamanan digital, khususnya perlindungan data konsumen. Ini sangat kritikal karena kita melihat banyak korban dari digitalisasi, tidak semua adalah cerita positif," pungkasnya.

(well/agt)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK