Harga Vaksin Mandiri Tunggu Kesepakatan Bio Farma-Kadin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum menentukan tarif atau harga vaksin gotong royong yang dibebankan kepada perusahaan. Vaksin mandiri untuk kalangan pengusaha dan pekerjanya itu masih menunggu kesepakatan antara PT Bio Farma (Persero) dan Kadin Indonesia.

"Tarifnya memang akan ditentukan oleh kami, tapi kami baru akan menentukan tarifnya sesudah pihak BUMN (Bio Farma) dan Kadin duduk bersama datang ke kami. Jadi, harus ada kesepakatan antar mereka," ujarnya dalam rapat Komisi IX, Senin (13/5).

Ia menyebutkan ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan vaksin mandiri, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Meski penyelenggaranya bukan Kementerian Kesehatan, Budi memastikan vaksin mandiri tersebut tetap gratis. "Yang penting, prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, vaksin mandiri menyasar karyawan dan karyawati dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

Sedangkan, distribusi dan penyuntikannya dilakukan oleh Bio Farm dan pihak swasta agar tak membebani fasilitas kesehatan yang melakukan program vaksin gratis oleh pemerintah.

"Pendataan kami minta agar menggunakan database yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi mandiri dapat dilaksanakan mulai April mendatang. Hal itu menyusul agenda kedatangan vaksin ke Indonesia yang direncanakan tiba akhir Maret mendatang.

"Tunggu saja, vaksinnya (mandiri) ada di April ya kemungkinan," kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.

Untuk vaksin mandiri ini, Bio Farma menyiapkan dua merek vaksin corona, yakni vaksin Moderna asal Amerika Serikat (AS) dan Sinopharm asal China.

Nantinya, setelah vaksin covid-19 untuk program mandiri datang, Bio Farma akan melakukan distribusi ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan usaha atau badan hukum.

Jumlah vaksin yang didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan yang diajukan badan hukum atau badan usaha.