PUPR Minta Tambah Anggaran Rp2,5 T Buat Normalisasi Sungai

CNN Indonesia | Rabu, 17/03/2021 11:56 WIB
Menteri Basuki mengungkapkan tambahan anggaran Rp2,5 triliun diperlukan untuk program normalisasi sungai hingga revitalisasi drainase jalan. Menteri Basuki mengungkapkan tambahan anggaran Rp2,5 triliun diperlukan untuk program normalisasi sungai hingga revitalisasi drainase jalan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk program normalisasi sungai hingga revitalisasi drainase jalan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan anggaran tersebut juga dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tengah dijalankan pemerintah.

"Dalam rangka mendukung program PEN, saat ini dilakukan pembahasan dengan dirjen Anggaran Kementerian Keuangan perihal rencana tambahan anggaran Rp2,5 triliun," ujarnya dalam rapat bersama komisi V DPR, Rabu (17/3).


Selain normalisasi sungai dan perbaikan drainase jalan, Basuki menjelaskan tambahan anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk berbagai program lainnya seperti perbaikan tanggul, pemeliharaan sungai, perbaikan lereng sungai dan jembatan, perbaikan tebing sungai dengan bronjong, serta pengerasan bahu sungai.

Kemudian, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pedesaan dan sanitasi pedesaan, serta pembangunan rumah khusus dan program bantuan perumahan perumahan swadaya.

"Jadi sekarang pagunya yang di DIPA Rp134,89 triliun tapi kami usulkan tambahan Rp2,5 triliun lagi. Ini yang belum masuk DIPA baru dibahas Dirjen Anggaran," terangnya.

Pagu DIPA Kementerian PUPR 2021 sendiri sebelumnya mengalami penyusutan dari posisi Rp149,81 triliun menjadi Rp131,81 triliun karena refocusing anggaran.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, karena percepatan penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) dan luncuran surat berharga syariah negara (SBSN), jumlahnya bertambah Rp3,08 triliun menjadi Rp134,89 triliun.

"Terdapat penarikan PHLN Rp2,91 triliun dan SBSN Rp180 miliar atau bertambah Rp3,08 triliun," pungkasnya.

(hrf/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK