Anggota DPD RI Minta Khofifah Tolak Beras Impor Masuk Jatim

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Ahmad Nawardi meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa menolak beras impor masuk ke wilayah provinsi tersebut.

"Sebab dikhawatirkan merugikan rakyat, khususnya petani. Ini karena akan merusak harga beras di Jatim, apalagi saat ini memasuki musim panen," ujar Ahmad Nawardi di Surabaya, Sabtu (20/3) seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, beras impor masuk menjadikan harga gabah dan beras semakin murah sehingga gubernur harus tegas menolak beras impor.

"Kalau lewat tidak masalah, misalnya mau masuk ke wilayah Indonesia Timur karena di sana kekurangan beras, silakan. Tetapi untuk masuk Jatim, gubernur harus melindungi agar tidak merusak harga," ucapnya.

Senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut berharap tidak ada bongkar muat beras impor di wilayah setempat.

"Seperti zamannya Pakde Karwo [Gubernur Jatim sebelumnya, Soekarwo] dulu saat tegas menolak beras impor masuk atau merembes ke Jatim, akhirnya dialihkan pembongkarannya. Itu menurut saya cara melindungi petani di Jatim," kata senator yang juga ketua HKTI Jatim tersebut.

Cak Nawardi, sapaan akrabnya, mengatakan situasi pandemi sudah membuat masyarakat terpuruk, jangan sampai kedatangan beras impor membuat petani semakin berat.

Untuk pengawasan, dirinya yakin satgas pangan di Jatim akan bekerja ekstra keras untuk menjaga masalah ini karena Jatim sebagai salah satu daerah dengan produksi beras terbesar di Indonesia sehingga tidak membutuhkan beras impor.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Jatim pada 2020 ini mencapai 10,02 juta ton dengan total luas panen 1,76 juta hektare.

Jumlah itu meningkat dibanding 2019 yang total produksinya 9,58 juta ton beras. Jika dikurangi dengan kebutuhan konsumsi beras, Jatim masih mengalami surplus 1,50 juta ton beras di tahun 2020.

"Mengacu data BPS, Jatim ini tidak butuh beras impor. Baik di masa panen maupun masa tanam padi," tutur Nawardi.

Hasil survei kerangka sampel area (KSA) BPS menunjukkan potensi luas panen padi pada musim Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektare atau naik sekitar 1,02 juta hektare (26,53 persen) dibandingkan dengan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektare. Kenaikan terjadi karena panen raya di awal tahun, terutama di sejumlah daerah terus menunjukkan tren positif.

"Pak Mentan sudah bersurat juga pada Kepala Bulog agar mempercepat penyerapan gabah petani. Kita ingin harga tidak anjlok dan petani dapat menikmati hasil panen. Ini langkah kongkret pemerintah," tutur  Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri  dalam keterangannya, Sabtu.

Saat ini, produksi pertanian terbilang memadai seiring masifnya pembangunan sarana prasarana pertanian, mekanisasi dan pemanfaatan teknologi mekanisasi, serta upaya-upaya lainnya.