Australia Mau Tarik Kabel Bawah Laut RI Buat Ekspor Listrik

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Wanhar mengungkap rencana perusahaan Australia mengekspor listrik ke Singapura melalui kabel bawah laut di perairan Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, Senin (21/3).

"Kemarin kami diundang meeting perusahaan asing namanya Sun Cable. Ini perusahaan kabel Australia yang mereka menyampaikan akan membangun kabel power bawah laut dari Australia, mereka akan membangun PLTS kemudian akan disalurkan (listrik) ke Singapura," ucapnya.

Menurut Wanhar, proyek tersebut berpotensi menguntungkan bagi Indonesia jika kabel bawah laut yang dibangun juga dapat digunakan untuk mentransfer listrik ke dari Australia ke Indonesia, atau dari Indonesia ke Singapura.

Namun, hingga saat ini, perusahaan Australia tersebut hanya berencana membangun kabelnya langsung ke Singapura lantaran tak memiliki kepentingan bisnis di Indonesia.

"Mereka juga sampaikan istilahnya hanya numpang lewat. Kalau kami pikir, tidak ada kepentingan dari sisi ekonomi yang bisa kita ambil kalau hanya lewat. Kecuali kalau ada lending point di kita. Kita bisa membeli atau menjual listrik yang bisa dijual ke Singapura," terangnya.

Oleh karena itu lah, Wanhar berharap nantinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai koordinator penataan kabel bawah laut dapat bersinergi dengan kementerian/lembaga lainnya untuk mengatur proses perizinan yang menguntungkan bagi Indonesia.

"Kami akan sampaikan ke pihak yang memerlukan perizinan ini kami akan mengarahkan mereka untuk berhubungan dengan KKP," jelas Wanhar.

Lebih lanjut, Wanhar menjelaskan hingga saat ini jumlah kabel listrik bawah laut di Indonesia terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan kabel optik yang pengaturannya di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Menurut catatan kami baru ada empat lokasi. Kemudian yang sekarang lagi berproses ini ada 7 kebanyakan di Kalimantan dan Indonesia Timur. Demikian juga di draf RUPTL ada 7 sirkuit yang sedang kita bangun kabel power atau listrik bawah laut. Kecil sekali kalau dibandingkan dengan Kominfo," imbuhnya.

Namun, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menata jaringan kabel dan pipa bawah laut. Jika hal tersebut tak dilakukan, maka jaringan kabel bawah laut akan semrawut seperti yang terjadi di darat.

"Di darat kurang estetika karena bercampur dengan kabelnya Kominfo, fiber optik. Sehingga memang nanti di laut kalu tidak kita atur dengan baik akan seperti di darat ini," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Safri Burhanuddin mengatakan penataan kabel dan pipa bawah laut perlu disegerakan agar perairan Indonesia dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Gara-gara kabel dan pipa yang semrawut, sebutnya, banyak rencana reklamasi yang bermasalah dan akhirnya dibatalkan. Salah satunya adalah reklamasi Pulau G di Jakarta yang berdempetan dengan pipa milk PLN.

"Kalau pipa dan kabel tanpa aturan maka hampir seluruh dasar perairan tidak bisa kita manfaatkan. Ini yang terjadi konflik kemarin antar pipa dan proses reklamasi sehingga ujungnya beberapa reklamasi dibatalkan," tandasnya.