Dana Hibah Kurang Menarik Bagi Pemda

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) kurang berminat untuk mengambil dana hibah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penyaluran dana hibah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menduga rendahnya ketertarikan pemda disebabkan karakteristik dana hibah, yakni bersifat result base payment atau penyaluran dana hibah dilakukan setelah proyek diselesaikan dan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

"Kekhasan itu menimbulkan berbagai tantangan dalam tataran implementasi, antara lain adalah kurang minatnya daerah karena dirasa sulit dalam pelaksanaannya," ujarnya dalam webinar bertajuk Dana Hibah Perspektif Kebijakan Publik, Selasa (23/3).

Selain itu, ia menuturkan daerah memiliki keterbatasan kapasitas anggaran untuk langkah mitigasi apabila dana hibah tersebut tidak jadi disalurkan akibat pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan perjanjian. Tantangan lainnya, kata dia, permasalahan tranparansi dan akuntabilitas eksesekusi proyek oleh pemda.

Lewat pertimbangan itu, ia menuturkan Kemenkeu berencana pelaksanaan dana hibah ke daerah nantinya akan diintegrasikan dengan dana alokasi khusus (DAK).

"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan hibah daerah selama ini, maka ke depan desain hibah daerah akan diintegralkan sebagai bagian dari DAK, sehingga diharapkan lebih terfokus, berkelanjutan, dan dapat membiayai major project daerah serta dibuka sinergi pendanaan," katanya.

Untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan dana hibah ke daerah sebesar Rp6,78 triliun, naik 8,6 persen dari realisasi 2020 yakni Rp6,24 triliun. Ia menuturkan dana hibah daerah tahun ini difokuskan pada layanan dasar umum seperti air minum dan sanitasi dan pemulihan ekonomi daerah.

[Gambas:Video CNN]

Lalu, penanganan kondisi bencana alam dan non alam, penyediaan infrastruktur, dan penguatan perencanaan hibah daerah.

"Ini hampir semua yang concern terhadap layanan publik dapat di-cover dalam hibah daerah," ucapnya.