SMF Kawal Suntikan Rp650 Miliar Pemerintah ke Perumnas

CNN Indonesia | Jumat, 26/03/2021 22:21 WIB
Pemerintah memberi mandat kepada SMF untuk mengawal pelaksanaan investasi pemerintah ke Perumnas dengan nilai penempatan dana Rp650 miliar pada tahun ini. Pemerintah memberi mandat kepada SMF untuk mengawal pelaksanaan investasi pemerintah ke Perumnas dengan nilai penempatan dana Rp650 miliar pada tahun ini.Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah memberi mandat kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk mengawal pelaksanaan investasi pemerintah ke Perumnas dengan nilai penempatan dana Rp650 miliar pada tahun ini. Investasi ini dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan amanah ini sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.06/2020 tertanggal 9 November 2020.

"SMF ditugaskan sebagai pelaksana investasi yang melaksanakan investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di mana pemerintah meminjamkan uang sebanyak Rp650 miliar ke Perumnas," ujar Ananta dalam diskusi virtual dengan awak media, Jumat (26/3).


Ananta menjelaskan mekanismenya. Mulanya, pemerintah memberikan suntikan dana Rp650 miliar ke Perumnas. Selanjutnya, SMF melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana.

Perumnas akan menggunakan dana untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat. Dari hasil pelaksanaan di lapangan dan pengawasan, maka SMF akan memberikan laporan kepada pemerintah.

Lalu, Perumnas juga harus mengembalikan dana pinjaman ke pemerintah.

"Jadi peruntukan dananya untuk mendukung kegiatan perusahaan," jelasnya.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Meirijal Nur mengatakan keterlibatan SMF dalam pengawasan penggunaan suntikan dana pemerintah ke Perumnas merupakan salah satu bentuk perluasan mandat yang diberikan ke perusahaan.

Sebelumnya, pemerintah hanya memberi mandat kepada SMF untuk melakukan bisnis dari sisi permintaan (demand). Misalnya, dengan menyediakan pembiayaan untuk lembaga penyelenggaraan pembiayaan perumahan bagi masyarakat, seperti bank.

"Sebelumnya SMF hanya membantu bank-bank penyalur KPR untuk menyediakan dana dengan dana murah lalu disalurkan ke masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka mampu memiliki rumah dengan FLPP. Mereka menyediakan dana dari pasar sekunder untuk pembiayaan perumahan," jelas Meirijal pada kesempatan yang sama.

Namun kini mandatnya ditambahkan. Saat ini pemerintah memperbolehkan SMF juga masuk untuk memenuhi sisi penawaran (supply).

"Sekarang jadi banyak yang bisa dimasuki SMF, tapi tetap garis bawahnya SMF di secondary financing. Misalnya, bisa juga beri pembiayaan ke developer, ke BUMN seperti Perumnas, PP," jelasnya.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menambahkan, perluasan mandat ini membuat SMF tidak hanya bisa memberi dukungan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) siap huni, tapi juga bisa memberi kredit mikro perumahan dan KPR sewa beli.

"Agar mampu memfasilitasi lebih banyak masyarakat," ucap Tri.

Selain itu, SMF juga bisa memberi dukungan pembiayaan pasokan perumahan melalui kredit konstruksi dengan bekerja sama ke lembaga penyalur pembiayaan perumahan.

"Untuk mendukung supply perumahan, SMF juga memiliki andil pada pembiayaan dan persiapan proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mengoptimalisasi aset negara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK