Faisal Basri Sarankan BRI Akuisisi Bank Daripada Buat Holding

CNN Indonesia | Jumat, 09/04/2021 06:49 WIB
Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan BRI untuk mengakuisisi bank komersial lain ketimbang membentuk holding ultra mikro. Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan BRI untuk mengakuisisi bank komersial lain ketimbang membentuk holding ultra mikro.(CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk mengakuisisi bank komersial lain ketimbang membentuk holding ultra mikro. Menurutnya, upaya itu dinilai lebih efektif memperkuat inklusi keuangan di Indonesia dibandingkan membentuk holding ultra mikro yang terdiri dari BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PMN.

"Kalau saya boleh usul ke pemerintah, BRI itu untuk menjadi ujung tombak financial inclusion (inklusi keuangan) itu ambil alih bank-bank komersial. Beli, akuisisi, nah jadi besar dia, beli Bank Muamalat misalnya, Bank Bukopin supaya konsolidasi bank terjadi, thats the way untuk konsolidasi bank, kan bank di Indonesia tidak konsolidasi, ya solusinya konsolidasi, bukan konsolidasi dengan yang lain," ujarnya dalam diskusi bertajuk Di Balik Rencana Merger BRI-Pegadaian: "Ketika Kultur yang Berbeda Terancam", Kamis (8/4).

Selain itu, ia menilai holding ultra mikro tidak mampu mengentaskan permasalahan usaha ultra mikro. Pasalnya, persoalan pada tataran ultra mikro tidak melulu pada keuangan, tetapi lebih dari itu menyangkut pemasaran, bahan baku, BBM/energi, keterampilan, upah buruh, dan sebagainya.


"Jadi, holding ultra mikro ini menurut saya mengada-ada, dan sayang sekali SDM kita UMKM ini masa depan Indonesia, ujung tombak pembangunan inklusif bukan dengan cara itu kita lakukan. Kemudian, justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM, maunya totalitas tapi dengan holding itu sangat parsial, keuangan saja yang diurusi," jelasnya.

Senada, Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah mengaku khawatir rencana penggabungan (merger) BRI, Pegadaian, dan PMN justru bisa mengurangi kualitas layanan dari Pegadaian dan PMN. Sebab, ia memperkirakan peran BRI menjadi lebih dominan usai merger.

"Kecenderungannya kalau merger pasti yang muncul BRI karena yang paling besar BRI, tidak mungkin PNM muncul lalu BRI hilang. Jadi, kemungkinan besar BRI yang muncul. Kalau itu yang terjadi BRI akan menjadi lebih besar dan akan mengambil market PMN dan Pegadaian," jelasnya.

Menurutnya, rencana merger tersebut justru bisa merugikan nasabah serta perekonomian secara keseluruhan. Alasannya, Indonesia kehilangan entitas atau lembaga dalam bentuk Pegadaian dan PMN, dalam bentuk penurunan kualitas layanan meskipun pihak Kementerian BUMN menegaskan fungsi Pegadaian dan PMN tidak akan hilang.

"Pengalaman saya, dalam satu entitas yang besar seringkali fungsi yang kecil terabaikan. BRI sudah terlalu besar, kalau kemudian dicantolkan di dalamnya fungsi Pegadaian dan pengembangan usaha mikro Mekaar dan ULaMM melanjutkan PMN saya kira itu tidak akan fokus," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan konsekuensi rencana holding ultra mikro adalah hilangnya akses dan wewenang pengawasan langsung oleh negara kepada Pegadaian dan PMN. Sebab, dua instansi itu akan menjadi anak perusahaan holding BUMN, yang kewenangannya akan beralih kepada BRI sebagai induk holding.

"Ketiadaan akses langsung negara terhadap Pegadaian dan PMN mengurangi fungsi kontrol negara terhadap BUMN yang sudah tidak lagi berstatus BUMN," jelasnya.

Dampak lainnya, kata dia, anak perusahaan BUMN tidak menjadi objek pemeriksaan utama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi apabila terjadi penyimpangan. Selain itu, holding ultra mikro mengurangi fungsi pengawasan DPR karena anak usaha BUMN tidak lagi menjadi mitra kerja komisi di DPR RI.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK