Penyebab Utang BUMN Karya Bengkak versi Said Didu

CNN Indonesia | Jumat, 09/04/2021 20:31 WIB
Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai pembengkakan utang BUMN karya disebabkan oleh penugasan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai pembengkakan utang BUMN karya disebabkan oleh penugasan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.(CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai pembengkakan utang perusahaan pelat merah bidang konstruksi disebabkan oleh penugasan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya terlihat dari dalam pembangunan jalan tol dalam proyek strategis nasional.

Tak ayal, ia menilai persoalan utang BUMN tak bisa hanya diselesaikan oleh perusahaan yang bersangkutan melainkan juga harus ada campur tangan pemerintah.

"Tidak ada jalan lain kecuali pemerintah ikut campur menyelesaikan masalah BUMN konstruksi karena memang penyebab kerugiannya karena penugasan," tuturnya dalam diskusi virtual bertajuk 'Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya', Jumat (9/4).


Menurut Said, keuangan BUMN terkait pun tertekan dalam menjalankan penugasan karena biaya konstruksi yang mahal. Ia membandingkan, misalnya, biaya pembangunan tol luar kota yang masih di harga Rp60 miliar per Km pada 2010-2011 kini sudah berada di angka Rp100 miliar per Km.

"Sementara di dalam kota biayanya per Km sudah Rp150-200 miliar per Km itu masalah besarnya," ucap Said.

Mahalnya biaya pembangunan jalan tol juga disebabkan oleh harga pembelian konsesi yang tak wajar oleh BUMN. Said pun menjelaskan duduk perkara tersebut yang berpangkal dari era Presiden Soeharto, yakni pada saat proyek Tol TransJawa diluncurkan.

Saat itu, pada 1997, sebenarnya seluruh ruas jalan tol tersebut sudah laku ketika dilelang kepada pihak swasta. Namun, para pemenang lelang tersebut tak langsung melakukan pembangunan karena menghadapi krisis 1997-1998.

Proyek TransJawa pun mangkrak dan baru kembali dimulai pada era SBY. "2005 kita tata ulang. Kontraktor swasta yang menang, tidak punya kemampuan (membangun) maka diminta keluar. Kemudian beberapa ruas diambil BUMN dan dibangun yang layak. Yang tidak layak tidak dibangun" ucapnya.

Kemudian pada 2015-2016, karena hasrat ingin menyambungkan TransJawa, konsesi yang masih dipegang pihak swasta dibeli oleh BUMN meski tak layak dari sisi keekonomian.

"Terjadi lah negosiasi pada 2015-2016. Banyak sekali ruas tol milik swasta dibeli oleh BUMN yang memang tidak layak. Penyebab ketidaklayakan ini adalah harga pembelian ruas tersebut dari swasta di atas harga yang wajar, kemudian konstruksinya di atas harga wajar," jelasnya.

Tak hanya TransJawa, hal serupa juga terjadi pada tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang sejak awal memang tidak dilanjutkan karena tak layak.

"Tol Becakayu itu dulu kita memutuskan untuk tidak dibangun karena tidak layak secara ekonomi, dan saya paham pemiliknya swasta. Dibeli oleh Waskita. Kemudian dibangun tol termahal di dunia. Tapi saat itu berpidato lah Presiden bahwa kita menyelesaikan proyek mangkrak," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK