Mendag Sebut Tak Punya Waktu Atasi Polemik Gula Tahun Ini

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengaku tidak bisa berbuat banyak 'membereskan' polemik komoditas gula.

Ia menyebut tak punya banyak waktu menyelesaikan persoalan gula karena kala dilantik sebagai Mendag pada Desember 2020 lalu, sudah banyak izin impor gula yang berada di meja kerjanya.

Hal itu dikemukakan menjawab keluhan petani tebu yang mengaku terus merugi sejak 2018 karena rendahnya harga gula akibat banjir impor.

Walau begitu, Lutfi mengatakan harga gula berpotensi terangkat saat memasuki periode super cycle alias periode saat komoditas cenderung mengalami kenaikan harga.

"Saya sudah bilang kalau saya disuruh beresin gula tahun ini saya enggak punya waktu, karena begitu saya masuk ke Kemendag pertama kali izin di meja saya adalah impor gula rafinasi dan idle capacity," jelasnya pada rakernas Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Jumat (9/4).

Pada kesempatan sama, ia juga mengaku bingung mengapa stok gula tidak ada habisnya meski impor sudah berusaha ditekan.

Lutfi menyebut telah memanggil anak buahnya dan menanyakan berapa banyak impor gula yang dilakukan pada tahun lalu, namun angka yang diberikan selalu berubah setiap kali ditanya. Hal itu membuat ia tak tahu secara pasti berapa besar kuota impor yang dikucurkan tahun lalu.

"Jadi saya enggak tahu angkanya sampai hari ini saya enggak tahu, tetapi jumlahnya masif dan terstruktur. Jadi tak saya rem-rem itu enggak selesai-selesai stoknya," jelasnya.

Kendati demikian, Lutfi berjanji akan membereskan polemik gula tahun depan dengan melibatkan petani, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengadu kepada Lutfi bahwa petani telah mengalami kerugian sejak 2018.

Ia menyebutkan banyak petani tebu yang kapok dan mulai menanam komoditas lain demi menghindari kerugian. Menurut dia, selama periode 2018-2020, pada lelang gula petani nyaris tidak ada yang mau membeli.

"Ini bisa kita cermati dari hasil lelang gula, pada 2018, 2019 bahkan 2020 yang lalu, nyaris tidak ada yang mau membeli. Sampai-sampai pernah dilelang ditawar di bawah Rp10 ribu," kata dia.

Belum lagi, lanjutnya, petani kesusahan mendapatkan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi.

"Saya kaget Pak ketika saya membeli pupuk non-subsidi rata-rata satu sak Rp280 ribu-Rp300 ribu, satu sak, kalau subsidi tidak lebih dari Rp200 ribu barangkali satu kwintal," terangnya.

Masalah lainnya yang dihadapi petani adalah susahnya mendapatkan pinjaman berbunga rendah. Selain kredit usaha rakyat (KUR), ia menyebut tidak ada pinjaman yang memberikan bunga kredit rendah.

[Gambas:Video CNN]

Hanya dapat diakses sekali, ia menyebut petani kesulitan mendapat pinjaman bila ingin menambah pinjaman. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah dapat memberikan pinjaman berbunga rendah kepada petani setara dengan acuan suku bunga Bank Indonesia (BI).

"Kalau pinjam kredit lain ada relaksasi bunga diturunkan, enggak juga, petani ini cuk (kesal)-nya petani baik jadi orang menganggur karena jadi orang menganggur dibantu, tapi petani yang kerja keras (tidak dibantu)," bebernya.