Baru Diresmikan Jokowi, BSI Sudah Digugat Rp5 M

CNN Indonesia
Rabu, 21 Apr 2021 12:45 WIB
BSI digugat Rp5,25 miliar ke PN Medan oleh sebuah perusahaan bernama PT Yudati Putera Sentosa tak lama setelah diresmikan Jokowi awal Februari 2021.
BSI digugat Rp5 miliar lebih di Pengadilan Negeri Medan atas tuduhan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Ilustrasi. ((CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Bank Syariah Indonesia (Tbk) alias BSI digugat Rp5,25 miliar oleh sebuah perusahaan bernama PT Yudati Putera Sentosa.

Gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar pada Senin (19/4) lalu dengan nomor perkara 334/Pdt.G/2021/PN Mdn. Dikutip dari website Pengadilan Negeri Medan, PT Yudati Putera Sentosa menggugat BSI atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, Yudati Putera Sentosa meminta majelis hakim PN Medan untuk menyatakan perbuatan BSI adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pasal 1365 KUHPerdata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perusahaan itu meminta pengadilan menghukum BSI untuk mengganti kerugian mereka.

"Materiil dan imateriil sebesar Rp5,25 miliar," kata mereka seperti dikutip Rabu (21/4).

Perusahaan tersebut meminta ke majelis hakim agar pembayaran ganti rugi dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nantinya ada banding atau kasasi. Belum jelas, perbuatan melawan hukum seperti apa yang dituduhkan oleh Yudati Putera Sentosa kepada BSI.

CNNIndonesia.com telah menghubungi manajemen BSI untuk meminta tanggapan atas gugatan tersebut. Group Head Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Rosalina Dewi mengatakan perseroan akan mempelajari terlebih dahulu gugatan itu.

 [Gambas:Video CNN]

"Nanti kami akan memberikan tanggapan, tapi kami akan cek dulu karena kami belum terinformasi juga," ujarnya kepada redaksi.

Sebagai informasi, BSI merupakan bank hasil penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. Bank syariah terbesar di Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai beroperasi pada 1 Februari 2021.



(ulf/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER