Jokowi Dapat Laporan Perizinan Investasi di Daerah Lambat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan bahwa urusan perizinan investasi di daerah masih lambat. Hal ini yang menghambat investor masuk ke daerah.

"Saya dengar urusan perizinan terhambat dan lama sehingga investasi, baik dari yang kecil, menengah, atau besar terhambat gara-gara perizinan yang tidak cepat," ucap Jokowi dalam Jokowi dalam Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah Se Indonesia 2021, Kamis (29/4).

Ia meminta agar seluruh pelayanan yang terkait perizinan investasi bisa dipercepat. Ini khususnya untuk di daerah.

"Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengamanatkan untuk cepat melayani perizinan (usaha)," kata Jokowi.

Menurutnya, investasi merupakan salah satu kunci penopang ekonomi dalam negeri. Untuk itu, realisasinya akan mempengaruhi pemulihan ekonomi Indonesia.

"Sekali lagi kunci pertumbuhan ekonomi, ekonomi nasional dan daerah sangat tergantung pada investasi," jelas Jokowi.

Ia menekankan bahwa Indonesia butuh investasi dari sektor swasta. Sebab, ekonomi di daerah tak bisa didorong dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

"APBD dilihat secara tahunan tidak bisa tumbuh signifikan, yang kita butuhkan adalah investasi dari swasta," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, investasi akan menambah peredaran uang di daerah. Hal itu akan mendorong perekonomian di daerah dan ujung-ujungnya berdampak pula untuk ekonomi nasional.

"Kalau ada investasi artinya income pajak akan naik. Kalau ada investasi di sebuah daerah artinya akan terbuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp219,7 triliun pada kuartal I 2021. Jumlahnya sekitar 25,66 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp856 triliun.

Realisasi investasi itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp108 triliun atau 49,2 persen dari total investasi dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun atau 50,8 persen dari total.

Realisasi PMDN minus 4,2 persen secara tahunan bila dibandingkan kuartal I 2020, namun tumbuh 4,2 persen secara kuartalan dari kuartal IV 2020. Sementara, realisasi PMA naik 14 persen secara tahunan dan naik 0,6 persen secara kuartalan.

[Gambas:Video CNN]