Dongkrak Ekonomi Pakai THR Tanpa Tambah Kasus Corona
CNN Indonesia
Rabu, 05 Mei 2021 06:43 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Konsumsi diproyeksi naik usai THR cair, namun di sisi lain kepadatan ini menimbulkan ketakutan lonjakan kasus corona. (Antara Foto/ADITYA PRADANA PUTRA).
Jakarta, CNN Indonesia --
Jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang dan Thamrin City membludak pada akhir pekan lalu. Hal ini sejalan dengan cairnya tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan sebagian karyawan swasta.
Momen ini seharusnya menjadi hal yang menggembirakan karena tingkat belanja masyarakat otomatis akan meningkat jelang Lebaran nanti. Jika konsumsi meningkat, ekonomi tentu akan membaik.
Namun, jika dibiarkan, maka potensi penularan covid-19 akan kembali naik. Hal ini akan merusak proses pemulihan ekonomi di dalam negeri.
Cita-cita pemerintah untuk membuat ekonomi tumbuh 7 persen pada kuartal II 2021 bisa-bisa hanya jadi impian semata. Padahal, target ekonomi 7 persen ini menjadi salah satu jalan agar ekonomi nasional bisa kembali ke level 5 persen pada 2021.
Lantas, bagaimana agar pencairan THR bisa tetap mendongkrak konsumsi dan ekonomi, tetapi kasus penularan covid-19 tetap berada dalam tren penurunan?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah sebenarnya berada dalam posisi dilema saat ini. Masalahnya, pemerintah sangat berharap pada pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021.
THR menjadi 'senjata' pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kuartal II 2021. Pemerintah berharap masyarakat membelanjakan uang tersebut, sehingga terjadi banyak perputaran dana di masyarakat.
Keinginan pemerintah pun terwujud. Pasar Tanah Abang dan Thamrin City langsung ramai diserbu masyarakat pada awal Mei 2021, saat perusahaan swasta dan pemerintah mulai mencairkan THR.
Namun, situasi ini justru berpotensi menaikkan kasus penularan covid-19. Sebab, masyarakat berkerumun dan tak ada jaga jarak.
"Ini dilema. Artinya di satu sisi ini kemudian bisa dorong masyarakat untuk dorong belanja, tapi kasus yang Tanah Abang ini idealnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Penerapan harus diawasi ketat," ucap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/5).
Satu-satunya jalan adalah pemerintah harus lebih tegas dalam menindak berbagai pihak yang melanggar protokol kesehatan, baik pengelola gedung dan pengunjung.
Ia mencontohkan pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak, misalnya pengelola KRL untuk mengawasi stasiun yang tujuannya ke kawasan pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang. Jika di stasiun sudah menumpuk dan melebihi kapasitas, maka pihak pengelola KRL bisa menutup sementara keberangkatan selama beberapa jam.
"Misalnya stasiun diukur kapasitas masyarakatnya, contoh 50-100 baru boleh berangkat. Kalau sudah lebih dari 100 tidak boleh berangkat selama satu jam," terang Yusuf.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan sanksi tegas, seperti menutup pusat perbelanjaan yang membiarkan pengunjung masuk melebihi kapasitas di tengah pandemi covid-19. Misalnya, ada penutupan satu atau dua hari.
Yusuf berpendapat masyarakat akan fokus menghabiskan THR untuk berbelanja pakaian jelang Lebaran. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat setiap tahunnya.
Sementara, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya nyaman berbelanja secara daring (online). Masalahnya, tak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi di ponsel.
"Proporsi konsumsi transaksi online dibandingkan keseluruhan transaksi belanja masih sedikit. Ini memang wajar karena tidak semua masyarakat paham menggunakan e-commerce," jelas Yusuf.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan masyarakat kini kembali memiliki kesempatan untuk belanja pakaian karena ada THR yang didapat secara penuh. Berbeda dengan tahun lalu, di mana pembayaran THR boleh dicicil.
Tak ayal, sebagian besar masyarakat menghabiskan THR dengan berbelanja pakaian jelang Lebaran. Situasi ini harusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah.
Pasalnya, jika tak ada pengetatan atau sistem yang rapi di pusat perbelanjaan, maka bukan cuma konsumsi masyarakat yang meningkat, tapi juga kasus penularan covid-19.
Untuk itu, Tauhid menyarankan agar ada pihak ketiga yang membuat e-commerce khusus masing-masing pusat perbelanjaan. Misalnya, e-commerce khusus Pasar Tanah Abang dan Thamrin City.
"Jadi toko offline nyambung ke online. Tapi pelaku usaha tidak perlu pusing, jangan dibebankan ke pelaku usaha, harus ada pihak ketiga," kata Tauhid.
Nantinya, masyarakat bisa berbelanja via e-commerce tersebut. Jika tetap ingin datang ke toko fisik, maka pemilik toko bisa mengatur jadwalnya, sehingga tak terjadi kerumunan.
"Kalau tetap ingin lihat, ada jadwalnya. Kebiasaan masyarakat seperti itu, soal selera, warna, ukuran, harus datang ke toko fisik. Itu agar tidak terjadi penumpukan, nah yang bisa masuk orang yang sudah terdaftar dulu, jadi bisa dikontrol," katanya.
Dengan demikian, pemerintah dan asosiasi pengusaha harus menata kembali operasional di pusat perbelanjaan. Hal ini agar saling menguntungkan antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah.
Konsumsi meningkat dan ekonomi terdongkrak, masyarakat bisa belanja dengan nyaman, dan kasus penularan covid-19 tetap berada dalam tren penurunan.
Menurutnya, pemerintah juga bisa memberikan denda kepada pengusaha yang tetap bandel dengan membiarkan pengunjung masuk meski jumlahnya sudah melebihi kapasitas. Namun, utamanya harus ada sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah.
"Mungkin ada denda per hari sampai kalau sudah beberapa kali ada pelanggaran lagi, mungkin tindakan hukum lain. Tapi paling tidak sosialisasi diberikan, ada kesepakatan juga dengan asosiasi bagaimana mengaturnya," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa berbelanja yang paling aman saat ini adalah lewat e-commerce atau online. Namun, hal ini tak sepenuhnya bisa dilakukan.
"Kalau dialihkan semua ke online tidak mungkin. Rasanya beda berbelanja online dengan offline, orang lebih percaya berbelanja offline," pungkas Tauhid.
Jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang dan Thamrin City membludak pada akhir pekan lalu. Hal ini sejalan dengan cairnya tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan sebagian karyawan swasta.
Momen ini seharusnya menjadi hal yang menggembirakan karena tingkat belanja masyarakat otomatis akan meningkat jelang Lebaran nanti. Jika konsumsi meningkat, ekonomi tentu akan membaik.
Namun, jika dibiarkan, maka potensi penularan covid-19 akan kembali naik. Hal ini akan merusak proses pemulihan ekonomi di dalam negeri.
Cita-cita pemerintah untuk membuat ekonomi tumbuh 7 persen pada kuartal II 2021 bisa-bisa hanya jadi impian semata. Padahal, target ekonomi 7 persen ini menjadi salah satu jalan agar ekonomi nasional bisa kembali ke level 5 persen pada 2021.
Lantas, bagaimana agar pencairan THR bisa tetap mendongkrak konsumsi dan ekonomi, tetapi kasus penularan covid-19 tetap berada dalam tren penurunan?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah sebenarnya berada dalam posisi dilema saat ini. Masalahnya, pemerintah sangat berharap pada pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021.
THR menjadi 'senjata' pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kuartal II 2021. Pemerintah berharap masyarakat membelanjakan uang tersebut, sehingga terjadi banyak perputaran dana di masyarakat.
Keinginan pemerintah pun terwujud. Pasar Tanah Abang dan Thamrin City langsung ramai diserbu masyarakat pada awal Mei 2021, saat perusahaan swasta dan pemerintah mulai mencairkan THR.
Namun, situasi ini justru berpotensi menaikkan kasus penularan covid-19. Sebab, masyarakat berkerumun dan tak ada jaga jarak.
"Ini dilema. Artinya di satu sisi ini kemudian bisa dorong masyarakat untuk dorong belanja, tapi kasus yang Tanah Abang ini idealnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Penerapan harus diawasi ketat," ucap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/5).
Satu-satunya jalan adalah pemerintah harus lebih tegas dalam menindak berbagai pihak yang melanggar protokol kesehatan, baik pengelola gedung dan pengunjung.
Ia mencontohkan pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak, misalnya pengelola KRL untuk mengawasi stasiun yang tujuannya ke kawasan pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang. Jika di stasiun sudah menumpuk dan melebihi kapasitas, maka pihak pengelola KRL bisa menutup sementara keberangkatan selama beberapa jam.
"Misalnya stasiun diukur kapasitas masyarakatnya, contoh 50-100 baru boleh berangkat. Kalau sudah lebih dari 100 tidak boleh berangkat selama satu jam," terang Yusuf.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan sanksi tegas, seperti menutup pusat perbelanjaan yang membiarkan pengunjung masuk melebihi kapasitas di tengah pandemi covid-19. Misalnya, ada penutupan satu atau dua hari.
Yusuf berpendapat masyarakat akan fokus menghabiskan THR untuk berbelanja pakaian jelang Lebaran. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat setiap tahunnya.
Sementara, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya nyaman berbelanja secara daring (online). Masalahnya, tak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi di ponsel.
"Proporsi konsumsi transaksi online dibandingkan keseluruhan transaksi belanja masih sedikit. Ini memang wajar karena tidak semua masyarakat paham menggunakan e-commerce," jelas Yusuf.
Konsumsi diproyeksi naik usai THR cair, namun di sisi lain kepadatan ini menimbulkan ketakutan lonjakan kasus corona. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan masyarakat kini kembali memiliki kesempatan untuk belanja pakaian karena ada THR yang didapat secara penuh. Berbeda dengan tahun lalu, di mana pembayaran THR boleh dicicil.
Tak ayal, sebagian besar masyarakat menghabiskan THR dengan berbelanja pakaian jelang Lebaran. Situasi ini harusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah.
Pasalnya, jika tak ada pengetatan atau sistem yang rapi di pusat perbelanjaan, maka bukan cuma konsumsi masyarakat yang meningkat, tapi juga kasus penularan covid-19.
Untuk itu, Tauhid menyarankan agar ada pihak ketiga yang membuat e-commerce khusus masing-masing pusat perbelanjaan. Misalnya, e-commerce khusus Pasar Tanah Abang dan Thamrin City.
"Jadi toko offline nyambung ke online. Tapi pelaku usaha tidak perlu pusing, jangan dibebankan ke pelaku usaha, harus ada pihak ketiga," kata Tauhid.
Nantinya, masyarakat bisa berbelanja via e-commerce tersebut. Jika tetap ingin datang ke toko fisik, maka pemilik toko bisa mengatur jadwalnya, sehingga tak terjadi kerumunan.
"Kalau tetap ingin lihat, ada jadwalnya. Kebiasaan masyarakat seperti itu, soal selera, warna, ukuran, harus datang ke toko fisik. Itu agar tidak terjadi penumpukan, nah yang bisa masuk orang yang sudah terdaftar dulu, jadi bisa dikontrol," katanya.
Dengan demikian, pemerintah dan asosiasi pengusaha harus menata kembali operasional di pusat perbelanjaan. Hal ini agar saling menguntungkan antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah.
Konsumsi meningkat dan ekonomi terdongkrak, masyarakat bisa belanja dengan nyaman, dan kasus penularan covid-19 tetap berada dalam tren penurunan.
Menurutnya, pemerintah juga bisa memberikan denda kepada pengusaha yang tetap bandel dengan membiarkan pengunjung masuk meski jumlahnya sudah melebihi kapasitas. Namun, utamanya harus ada sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah.
"Mungkin ada denda per hari sampai kalau sudah beberapa kali ada pelanggaran lagi, mungkin tindakan hukum lain. Tapi paling tidak sosialisasi diberikan, ada kesepakatan juga dengan asosiasi bagaimana mengaturnya," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa berbelanja yang paling aman saat ini adalah lewat e-commerce atau online. Namun, hal ini tak sepenuhnya bisa dilakukan.
"Kalau dialihkan semua ke online tidak mungkin. Rasanya beda berbelanja online dengan offline, orang lebih percaya berbelanja offline," pungkas Tauhid.
