DPR Curiga Peran Orang Dalam pada Dugaan Kebocoran Data BPJS

CNN Indonesia | Selasa, 25/05/2021 21:15 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifuddin meminta BPJS Kesehatan menyelidiki insiden kebocoran data kependudukan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifuddin meminta BPJS Kesehatan menyelidiki insiden kebocoran data kependudukan. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifuddin menduga ada oknum BPJS Kesehatan yang terlibat pada insiden kebocoran data kependudukan. Untuk itu, ia meminta BPJS Kesehatan mendalami dugaan tersebut.

"Yang saya khawatirkan ada orang dalam yang memberikan kode. Jadi saran saya perlu diselidiki. Kalau benar tidak ada alhamdulillah, tapi kami curiga di sini ada orang dalam. Ini mohon dicek betul dan jangan sampai terjadi karena ini sangat membahayakan semuanya," ujarnya dalam rapat bersama Direksi BPJS Kesehatan, Selasa (25/5).

Menjawab kecurigaan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi mengenai dugaan kebocoran data tersebut.


Selain itu, BPJS Kesehatan juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak mulai dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Siber Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan IT security expert.

"Kami sudah bentuk tim, ada ketuanya untuk menyelidiki. Tentu kami sekarang sudah lapor kepada Bareskrim, artinya itu (keberadaan orang dalam) mungkin juga terjadi dan kami juga sudah gerak," imbuhnya.

Ia juga tidak menampik ada kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, meskipun sudah ada sistem keamanan berlapis. Untuk sistem keamanannya sendiri, BPJS Kesehatan menerapkan beberapa lapisan (layer) sistem keamanan. Meliputi, kontrol keamanan perimeter, keamanan jaringan, keamanan endpoint, keamanan aplikasi, dan kontrol keamanan data.

"Artinya, tidak menutup kemungkinan dan kami 'oh tidak mungkin kami sudah berlapis', tidak, ini mungkin tapi kan perlu pembuktian perlu proses karena sangat kompleks dan datanya besar jadi perlu waktu," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pelayanan BPJS Kesehatan tidak terpengaruh akibat dugaan bocoran data tersebut. Oleh sebab itu, ia mengimbau semua peserta BPJS Kesehatan tidak panik atas insiden tersebut.

"Tidak perlu turun kepercayaan kecuali ada pelayanan terganggu atau apa, jadi semua ini masih dalam proses investigasi" katanya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa data BPJS Kesehatan terdapat di dalam 279 juta data yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums. Dugaan kuat bahwa data itu milik BPJS berasal dari sejumlah data yang dibocorkan, yakni nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK