APBD, Instrumen Pemda untuk Dukung Warga Terdampak Pandemi

Perekonomian Indonesia bertumbuh pada kuartal I 2021, dari angka -2,19 persen di kuartal IV 2020 menjadi -0,74 persen. Untuk kuartal II 2021, Presiden Joko Widodo berharap pertumbuhan dapat berlanjut hingga mencapai angka lebih dari 7 persen.

Untuk itu, pemerintah pusat giat mendukung pemerintah daerah (pemda) menargetkan pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan APBD selaku instrumen belanja yang harus direalisasikan lebih cepat. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Moch. Adrian mengungkapkan, APBD pada 2021 mencapai Rp1.199,36 triliun dengan realisasi APBD baru di angka 21,98 persen.

"Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini," kata Adrian dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (2/6).

Menurutnya, pemda perlu didorong agar belanja APBD terfokus pada hal-hal yang bersifat program padat karya, sehingga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran akibat pandemi.

Adrian menyatakan, Kemendagri telah mengeluarkan 12 kebijakan sebagai arahan bagi pemda dalam upaya mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang bersumber dari APBD.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja menambahkan, Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi bangsa juga terus melaksanakan pembangunan infrastruktur di masa pandemi.

"Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung," kata Endra.

Lebih lanjut dijelaskan, Kementerian PUPR berfokus pada 5 program prioritas nasional terkait PEN selama pandemi. Salah satunya dengan program padat karya tunai senilai Rp23,34 triliun yang membuka lapangan kerja sampai pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan, seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, hingga pengecatan jembatan.

Endra mengatakan, realisasi program ini telah mencapai 40 persen dengan prediksi penyerapan 1,2 juta tenaga kerja.

Empat fokus lain dari Kementerian PUPR yaitu pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi Rp3,8 triliun, pembangunan proyek ketahanan pangan senilai Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi senilai Rp420 miliar, serta pembangunan kawasan industri senilai Rp9,83 triliun.

Pengamat ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menyebut, PEN bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha di masa pandemi. Sehingga, seusai pandemi mereka bisa segera bangkit.

Untuk itu, lanjutnya, program padat karya tunai masih begitu dibutuhkan. Belanja pemerintah melalui program PEN disebut menjadi motor penggerak perekonomian.

"Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek
infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi," kata Piter Abdullah.