Pengamat menilai salah satu alasan munculnya wacana pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dengan utang Rp1,7 kuadraliun adalah krisis persenjataan RI. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA).
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al A'raf menilai rencana pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) menggunakan utang Rp1,7 kuadriliun muncul karena Indonesia sangat kritis persenjataan.
"Kondisi alutsista negara memang dalam kondisi kritis sejak 2007, sebenarnya hanya 50 persen yang layak pakai dan 50 persennya tidak. Yang tidak layak pakai ini karena usianya sudah di atas 25 tahun dan sejak 2007," ungkap A'raf dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Indef pada Rabu (9/6).
Kendati sudah kritis, A'raf mengatakan bukan berarti kondisi ini tidak disadari pemerintah. Pemerintah, sambungnya, justru sudah mengetahui hal ini dan mengantisipasinya.
Sayangnya, antisipasi yang dipilih bukan dengan membeli alutsista baru dan memiliki usia panjang, tapi justru rajin menggelontorkan uang untuk perawatan alutsista yang sudah ada saja. Padahal, biaya perawatan itu tidak sedikit, berkisar Rp1 triliun untuk beberapa alat saja.
"Padahal, kalau pemerintah beli baru, waktu itu Jerman dan Rusia menawarkan (alutsista) yang masa usianya sampai 20-25 tahun. Kalau pada saat itu Indonesia lebih pilih kapal selam baru, sesungguhnya lebih beruntung daripada merawat dengan harga Rp1 triliun dan waktunya tidak lama," ujarnya.
Masalah lain, A'raf menilai ada kesalahan kebijakan perawatan alutsista. Misalnya, seperti yang terjadi pada KRI Nanggala yang beberapa waktu lalu dinyatakan tenggelam.
Menurut A'raf, KRI Nanggala sebenarnya sudah masuk kategori alutsista tidak layak pakai, tapi tetap dipaksakan dirawat untuk digunakan lagi.
Masalah selanjutnya adalah pemerintah kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas. Terbukti, anggaran Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.
Sayangnya, anggaran yang terus meningkat, tak dibarengi dengan kecakapan belanja. Menurut catatannya, serapan anggaran kementerian hanya berkisar 70-80 persen, tak mencapai 100 persen.
"Jadi dari sisi anggaran sebenarnya naik terus per tahun. Tapi yang saya bingung, anggaran besar saja tidak pernah terserap 100 persen, tapi tetap meminta anggaran besar dan sekarang berencana mengutang," ucapnya.
Catatan lain dari kecakapan menggunakan anggaran. A'raf menyoroti penggunaan anggaran yang masih cenderung mengutamakan pertahanan darat, tercermin dari alokasi anggaran untuk TNI Angkatan Darat mencapai Rp64,5 triliun, sementara TNI Angkatan Laut cuma Rp24,4 triliun dan TNI Angkatan Udara Rp18,7 triliun.
"Anggaran menunjukkan orientasi pertahanan ke darat, belum pada membangun anggaran berbasis pada kekuatan maritim. Beban anggaran juga masih banyak pada belanja pegawai," tuturnya.
Akumulasi kondisi ini yang kemudian membuat kritis alutsista di dalam negeri semakin memburuk dan berujung perlu pengadaan alutsista besar-besaran dalam waktu sesegera mungkin. Begitu pula dengan kebutuhan anggaran yang membengkak sampai perlu ditutup utang hingga Rp1.700 triliun.
"Pembelian dari (utang) luar negeri ini memang instan (menyelesaikan masalah), tapi membuat bergantung pada luar negeri yang tinggi dan rawan ke anggaran. Sementara pemberdayaan industri dalam negeri yang bisa menjadi solusi rupanya cuma enak didengar tapi sulit direalisasikan," terangnya.
Di sisi lain, A'raf menilai kebutuhan pengadaan alutsista dengan utang mencapai Rp1.700 triliun sejatinya tidak wajar. Selain itu, wacana itu juga tidak mendesak khususnya pada masa pandemi virus corona (covid-19).
"Apalagi sekarang kita sedang berperang melawan pandemi, mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Negara harus memikirkan bukan cuma pertahanan sebagai problem hari ini dan alutisista yang kritis, tapi harus lebih dulu selesaikan problem di kesehatan, pengangguran, dan lainnya," katanya.
Dari pertimbangan ini, A'raf berhitung, sekalipun tetap perlu anggaran untuk membeli alutsista, idealnya mungkin hanya sekitar Rp150 triliun. Itu pun untuk pengadaan bertahap selama lima tahun ke depan. Artinya, per tahunnya bisa dicicil sekitar Rp30 triliun.
"Kalau Kemenhan memandang perlu ada peningkatan (anggaran untuk membeli alutsista), oke, tapi paling tidak Rp150 triliun, atau paling tidak naik menjadi Rp200 triliun sampai Rp250 triliun, itu sudah paling top dengan kondisi kritis seperti ini, jadi bukan ujug-ujug sampai Rp1.700 triliun," jelasnya.
Proyeksi anggaran ini, kata A'raf muncul dari berbagai pertimbangan. Mulai dari kebutuhan alutsista nasional, kondisi pandemi, hingga doktrin pertahanan Indonesia yang defensif aktif.
"Kita cenderung bertahan dan mengedepannya diplomasi. Kita juga negara berkembang, butuh banyak hal selain alutsista. Jadi Rp1.700 triliun ini sulit dirasionalkan dan ini akan menambah problem utang. Uang kita sudah banyak, jangan ditambah lagi utang di pertahanan mencapai Rp1.700 triliun," ungkapnya.
Senada, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo juga menilai urgensinya tidak mendesak, apalagi untuk ditutup oleh utang. Pasalnya, utang memiliki berbagai konsekuensi, misalnya bunga utang.
Ia mencatat nilai perkiraan biaya bunga pengadaan alutsista ini mencapai US$13,39 miliar atau setara Rp191,47 triliun. Belum lagi ada biaya tambahan berupa biaya kontijensi berkisar US$32,5 miliar atau Rp464,75 triliun.
"Biaya ini tidak masuk akal, oleh karena itu kita harus bertanya ke perumus dan penggagas ini, karena dalam praktek pengadaan alutsista ini ada lima tahun awal asuransi dari produsen, ini lazim dengan masa hidup peralatan 20 tahun, jadi lifetime persenjataan dan lainnya kira-kira secara umum 20 tahun dan lima tahun di awal dari produsen, tapi dengan skema seperti ini apa wajar ada biaya kontijensi mencapai US$32,5 miliar?" pungkasnya.
Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al A'raf menilai rencana pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) menggunakan utang Rp1,7 kuadriliun muncul karena Indonesia sangat kritis persenjataan.
"Kondisi alutsista negara memang dalam kondisi kritis sejak 2007, sebenarnya hanya 50 persen yang layak pakai dan 50 persennya tidak. Yang tidak layak pakai ini karena usianya sudah di atas 25 tahun dan sejak 2007," ungkap A'raf dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Indef pada Rabu (9/6).
Kendati sudah kritis, A'raf mengatakan bukan berarti kondisi ini tidak disadari pemerintah. Pemerintah, sambungnya, justru sudah mengetahui hal ini dan mengantisipasinya.
Sayangnya, antisipasi yang dipilih bukan dengan membeli alutsista baru dan memiliki usia panjang, tapi justru rajin menggelontorkan uang untuk perawatan alutsista yang sudah ada saja. Padahal, biaya perawatan itu tidak sedikit, berkisar Rp1 triliun untuk beberapa alat saja.
"Padahal, kalau pemerintah beli baru, waktu itu Jerman dan Rusia menawarkan (alutsista) yang masa usianya sampai 20-25 tahun. Kalau pada saat itu Indonesia lebih pilih kapal selam baru, sesungguhnya lebih beruntung daripada merawat dengan harga Rp1 triliun dan waktunya tidak lama," ujarnya.
Masalah lain, A'raf menilai ada kesalahan kebijakan perawatan alutsista. Misalnya, seperti yang terjadi pada KRI Nanggala yang beberapa waktu lalu dinyatakan tenggelam.
Menurut A'raf, KRI Nanggala sebenarnya sudah masuk kategori alutsista tidak layak pakai, tapi tetap dipaksakan dirawat untuk digunakan lagi.
Masalah selanjutnya adalah pemerintah kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas. Terbukti, anggaran Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.
Sayangnya, anggaran yang terus meningkat, tak dibarengi dengan kecakapan belanja. Menurut catatannya, serapan anggaran kementerian hanya berkisar 70-80 persen, tak mencapai 100 persen.
"Jadi dari sisi anggaran sebenarnya naik terus per tahun. Tapi yang saya bingung, anggaran besar saja tidak pernah terserap 100 persen, tapi tetap meminta anggaran besar dan sekarang berencana mengutang," ucapnya.
Catatan lain dari kecakapan menggunakan anggaran. A'raf menyoroti penggunaan anggaran yang masih cenderung mengutamakan pertahanan darat, tercermin dari alokasi anggaran untuk TNI Angkatan Darat mencapai Rp64,5 triliun, sementara TNI Angkatan Laut cuma Rp24,4 triliun dan TNI Angkatan Udara Rp18,7 triliun.
"Anggaran menunjukkan orientasi pertahanan ke darat, belum pada membangun anggaran berbasis pada kekuatan maritim. Beban anggaran juga masih banyak pada belanja pegawai," tuturnya.
Akumulasi kondisi ini yang kemudian membuat kritis alutsista di dalam negeri semakin memburuk dan berujung perlu pengadaan alutsista besar-besaran dalam waktu sesegera mungkin. Begitu pula dengan kebutuhan anggaran yang membengkak sampai perlu ditutup utang hingga Rp1.700 triliun.
"Pembelian dari (utang) luar negeri ini memang instan (menyelesaikan masalah), tapi membuat bergantung pada luar negeri yang tinggi dan rawan ke anggaran. Sementara pemberdayaan industri dalam negeri yang bisa menjadi solusi rupanya cuma enak didengar tapi sulit direalisasikan," terangnya.
Pengamat menilai kebutuhan belanja alutsista hingga Rp1,7 kuadraliun belum mendesak di tengah pandemi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Tak Mendesak
Di sisi lain, A'raf menilai kebutuhan pengadaan alutsista dengan utang mencapai Rp1.700 triliun sejatinya tidak wajar. Selain itu, wacana itu juga tidak mendesak khususnya pada masa pandemi virus corona (covid-19).
"Apalagi sekarang kita sedang berperang melawan pandemi, mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Negara harus memikirkan bukan cuma pertahanan sebagai problem hari ini dan alutisista yang kritis, tapi harus lebih dulu selesaikan problem di kesehatan, pengangguran, dan lainnya," katanya.
Dari pertimbangan ini, A'raf berhitung, sekalipun tetap perlu anggaran untuk membeli alutsista, idealnya mungkin hanya sekitar Rp150 triliun. Itu pun untuk pengadaan bertahap selama lima tahun ke depan. Artinya, per tahunnya bisa dicicil sekitar Rp30 triliun.
"Kalau Kemenhan memandang perlu ada peningkatan (anggaran untuk membeli alutsista), oke, tapi paling tidak Rp150 triliun, atau paling tidak naik menjadi Rp200 triliun sampai Rp250 triliun, itu sudah paling top dengan kondisi kritis seperti ini, jadi bukan ujug-ujug sampai Rp1.700 triliun," jelasnya.
Proyeksi anggaran ini, kata A'raf muncul dari berbagai pertimbangan. Mulai dari kebutuhan alutsista nasional, kondisi pandemi, hingga doktrin pertahanan Indonesia yang defensif aktif.
"Kita cenderung bertahan dan mengedepannya diplomasi. Kita juga negara berkembang, butuh banyak hal selain alutsista. Jadi Rp1.700 triliun ini sulit dirasionalkan dan ini akan menambah problem utang. Uang kita sudah banyak, jangan ditambah lagi utang di pertahanan mencapai Rp1.700 triliun," ungkapnya.
Senada, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo juga menilai urgensinya tidak mendesak, apalagi untuk ditutup oleh utang. Pasalnya, utang memiliki berbagai konsekuensi, misalnya bunga utang.
Ia mencatat nilai perkiraan biaya bunga pengadaan alutsista ini mencapai US$13,39 miliar atau setara Rp191,47 triliun. Belum lagi ada biaya tambahan berupa biaya kontijensi berkisar US$32,5 miliar atau Rp464,75 triliun.
"Biaya ini tidak masuk akal, oleh karena itu kita harus bertanya ke perumus dan penggagas ini, karena dalam praktek pengadaan alutsista ini ada lima tahun awal asuransi dari produsen, ini lazim dengan masa hidup peralatan 20 tahun, jadi lifetime persenjataan dan lainnya kira-kira secara umum 20 tahun dan lima tahun di awal dari produsen, tapi dengan skema seperti ini apa wajar ada biaya kontijensi mencapai US$32,5 miliar?" pungkasnya.
